Indeks Lembaga Pemasyarakatan

Bagaimana 'klaster mewah' di Lapas Cibinong memicu penonaktifan lima pejabat, pembongkaran bangunan ilegal, hingga pengunduran diri Dirjenpas Mashudi.

Pengunduran diri Mashudi ini disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap peristiwa yang terjadi di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hansen Setiawan merupakan Direktur Utama PT Sentra Usahatama yang terjerat kasus importasi gula.

Perlu ada perubahan sistem pengelolaan lapas, mulai dari infrastruktur, pelayanan, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan.

Mereka adalah Achmad Albani dan Hasan Tjhie yang merupakan terpidana kasus korupsi PT Timah.

Wisnu berdalih barang itu bukan milik negara dan sebelumnya dimasukkan ke hunian yang dia sebut merupakan rumah dinas.

Menteri Imipas menegaskan akan menelusuri apakah rumah itu memang dihuni pegawai lapas atau justru disalahgunakan.

Menurut Yudi, pemeriksaan atau kunjungan lembaga dengan kewenangan tertentu dapat dikoordinasikan terlebih dahulu.

Ditjen PAS mendalami dugaan miras dan pungli Rp150 ribu di Lapas Cibinong serta memeriksa fasilitas yang disebut 'kamar mewah'.

Willy menilai permasalahan penyimpangan dalam lapas akan terus muncul jika tidak ada upaya memulai perbaikan secara komprehensif.

Dudung mengakui setiap orang memiliki kesalahan, tetapi berpesan agar anak-anak binaan tidak lagi menengok kesalahan mereka mereka di masa lalu.

Lapas Kelas II B Ciangir tanpa pagar kawat berduri, para narapidana justru sibuk bertani, beternak, bahkan dapat gaji.

Nantinya, narapidana mendapatkan pelatihan dan pendampingan mulai dari proses produksi video klip hingga publikasi karya di platform media sosial.

Ditjenpas menegaskan bahwa pimpinan tidak akan menoleransi keterlibatan pegawai dalam peredaran narkotika di lapas.

Para petugas dan pejabat lapas terkait juga dialihtugaskan ke Ditjen Pemasyarakatan untuk menjalani pemeriksaan.

Pemindahan ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika dan over kapasitas lapas.

Kalapas Enemawira nonaktif akan menjalani sidang etik hari ini di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Komisi XIII DPR RI ingin mengusut lebih dalam terkait faktor penyebab lemahnya pengawasan di dalam tahanan.

Pemindahan ini sebagai konsekuensi atas tindakan pelanggaran para warga binaan selama menjalani masa hukuman.

Aksi sosial napi merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).