Indeks Law Government

Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Aktivis menilai Rancangan Perpres Jokowi soal penyelesaian kasus HAM masa lalu dengan cara nonyudisial menyelamatkan mereka yang diduga terlibat.

Berkali-kali buronan internasional bersembunyi di Indonesia hingga bisa bikin usaha tertentu yang menopang hidup mereka.

WN Rusia yang sembunyi di Bali dideportasi ke negaranya untuk diadili kasus peredaran Hasis ratusan kilogram.

Divisi Propam Polri memeriksa Kapolresta Malang Leonardus Simarmata atas dugaan ujaran rasisme dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua.

Polisi virtual Direktorat Tindak Pidana Siber Polri memperingatkan 189 akun berpotensi mengganggu ketertiban dunia maya pada Februari-Maret.

PN Jakarta Timur membatasi kehadiran tim kuasa hukum Rizieq Shihab di ruang persidangan PN Jakarta Timur.

Komisaris Utama PT Bosowa Erwin Aksa diperiksa penyidik sebagai saksi pada Senin (22/3/2021) dan dicecar 70 pertanyaan.

Sempat terjadi adu mulut antara Rizieq dengan jaksa dalam sidang.

Salah satu faktor sidang dilaksanakan tatap muka karena Riziew selaku terdakwa mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan pihak terkait.

Polda Metro Jaya berencana menguji coba kamera tilang elektronik pada akhir pekan ini.

Pemilihan ulang harus dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel dengan tak lagi mengikutsertakan Yusak Yaluwo-Yakob Waremba sebagai peserta Pilkada.

Polisi mengusut pencurian rumah mewah kosong di Kedoya, Jakarta Barat, aktor intelektual masih buronan.

Pencabutan gugatan Marzuki Alie Cs ke tiga pengurus Demokrat karena ingin fokus mengurus pengesahan hasil KLB di Kemenhumham.

Berikut adalah aturan hukum dan ancaman pidana terkait masalah penggandaan uang atau uang palsu. 

Dukun pengganda uang jadi tersangka persetubuhan anak karena istrinya dinikahi pada usia 14 tahun.

Rizieq Shihab maupun tim kuasa hukumnya tetap meminta majelis hakim menggelar sidang secara tatap muka.

5 mahasiswa USTJ kibarkan bendera Bintang Kejora sebagai protes agar pemerintah Indonesia buka akses Komisi HAM PBB untuk meninjau Papua & Papua Barat.

Ke-224 titik tilang elektronik berada di wilayah 12 kepolisian daerah (polda).

Kepala BNPT Boy Rafli Amar, mantan Kapolda Papua, mengusulkan kelompok bersenjata Papua dikategorikan sebagai organisasi teroris.