Indeks Law Government

MA tetap berpedoman pada putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta bahwa dakwaan Samin Tan bukanlah delik suap melainkan delik gratifikasi.

KPK menggeledah rumah tersangka pemberi suap eks Wali Kota Jogja dan menemukan dokumen perizinan pendirian apartemen.

Zulpan menyebut AS bertugas memberikan doktrin kekhilafahan pada anggota Khilafatul Muslimin.

Kakorlantas menyebutkan tidak ada tilang di tempat pada Operasi Patuh 2022. Bila ada polisi yang melanggar maka akan berhadapan dengan Propam.

Agenda sidang perdana Bupati Langkat nonaktif yakni pembacaan surat dakwaan.

Abu Salma menerangkan bahwa NIW digunakan untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab pemegangnya dalam mengemban visi misi khilafah.

KY sudah mengajukan rekomendasi pemecatan dua hakim PN Rangkasbitung yang diduga tersandung kasus sabu. Rekomendasi diberikan ke Majelis Kehormatan Hakim.

Penemuan fakta pembuatan Nomor Induk Warga (NIW) Khilafatul Muslimin merupakan hasil penyidikan polisi.

Aparat akan melakukan monitoring situasi keamanan pasca-penangkapan anggota Khilafatul Muslimin.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022.

BPOM dan Pemkab Bogor menutup operasional dua pabrik tahun berformalin di Parung, Bogor, Jawa Barat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal merevisi dua aturan kepolisian sehingga memungkinkan untuk peninjauan kembali putusan sidang etik.

Korps Brimob bakal menghadapi agenda nasional dan internasional seperti Pemilu 2024, soal pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua, dan KTT G20.

Kejagung & Bawaslu sepakat perlu dilakukan pendidikan bersama terkait tindak pidana pemilu karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain.

KSP mengklaim KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah OTT.

Anggaran Kejagung saat ini masih kecil, sehingga MAKI setuju usulan pembubaran KPK dan anggarannya dialihkan ke kejaksaan.

Khilafatul Muslimin menyebut aktivitasnya dilindungi oleh UUD 1945.

Khilafatul Muslimin menganggap polisi bertindak arogan saat menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja.

ICW menyarankan pimpinan KPK saat ini untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah kian meluntur.

Saat ini KPK tengah mendalami dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.