Indeks Law Government

Majelis Kehormatan Mahkamah Kosntitusi (MKMK) akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim lainnya.

KPK memanggil Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terkait pengadaan LNG periode 2011-2021 hari ini, Selasa (7/11/2023).

Berikut ini akan dibahas singkat mengenai penjelasan isi UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN dan link unduh PDFnya yang bisa diunggah.

KPK memastikan penetapan tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah sesuai prosedur.

MKMK akan membacakan putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK pada hari ini, Selasa (7/11/2023).

KPK memastikan pasal yang disangkakan dalam kasus dugaan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tidak hanya satu.

KPK menelusuri dugaan adanya kontraktor titipan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada proyek pengadaan barang dan jasa di BTP Kelas I Bandung.

MKMK telah menerima 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim lainnya.

Penolakan disampaikan dalam sidang di tiga ruangan PN Batam dengan masing-masing hakim tunggal, yakni Yudith Wirawan, Edi Sameaputty, dan Sapri Tarigan.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memastikan ada indikasi bukti yang memperkuat laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

KPK menyatakan Firli Bahuri tidak akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (7/11/2023).

Hasil autopsi oleh kepolisian menyatakan tidak ada tanda kekerasan di tubuh hakim PN Batam Nanang Herjunanto.

Kepolisian belum memastikan penyebab kematian mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berinisial CA asal Kediri.

KPK memastikan bakal menghadiri sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Fadli Zon menuturkan Prabowo Subianto tidak bisa hadir dalam aksi bela Palestina karena harus menghadiri kegiatan lain.

Kejaksaan Agung mendorong upaya-upaya pendampingan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur BTS 4G agar proyek dapat dilakukan tepat waktu.

Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam UU TNI dan Polri.