Indeks kpk ri

Selain Adib Makarim, KPK juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Imam Khambali dan mantan Wakil Ketua DPRD Agus Budiarto sebagai tersangka.

Emirsyah Satar menjadi pesakitan KPK dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kini ia kembali jadi tersangka di Kejagung.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik KPK berada di angka 49.8 persen, di bawah TNI, Polri, dan Kejaksaan.

'Daftar pengantin' adalah kode berisi catatan paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat hingga nama-nama perusahaan yang akan ditunjuk Terbit Perangin Angin.

Sejumlah petinggi DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur diperiksa terkait kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud.

Ketua KPK Firli Bahuri optimistis penerimaan PNPB tahun 2022 akan melampaui target.

KPK mendalami keterangan sejumlah saksi terkait aliran uang yang diterima dari Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari.

APBD DKI Jakarta sangat tinggi sehingga KPK mewanti-wanti Anies dan Pemprov DKI agar hati-hati terhadap potensi kebocoran & celah korupsi.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Angin Prayitno terbukti menerima suap terkait rekayasa hasil perhitungan pajak.

KPK menduga Tagop meminta fee 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan setiap memilih pemenang lelang proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan.

OTT di PN Surabaya, KPK membawa 5 orang yang terdiri atas hakim, panitera pengganti, pengacara, dan pihak swasta menuju ke Gedung Merah Putih KPK.

KPK tangkap tujuh orang dalam OTT di Kabupaten Langkat, terdiri dari pejabat dan ASN Pemkab Langkat serta pihak swasta.

Tim KPK dikabarkan turut menangkap pejabat negara dalam OTT yang dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Selain izin penyadapan, sepanjang 2021 Dewan Pengawas KPK juga mengeluarkan 42 izin penggeledahan dan 65 izin penyitaan.

Menurut Ubedilah Badrun pelaporan dugaan korupsi terhadap Gibran dan Kaesang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Relawan Jokowi Mania.

Pemkab Penajam Paser Utara masih menunggu terbitnya SK Plt Bupati dari Mendagri usai Abdul Gafur Mas'ud berstatus tersangka korupsi di KPK.

Rahmat Effendi terjerat transaksi suap berkaitan dengan proyek ganti rugi tanah, upeti lelang jabatan hingga proyek tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

Dari 14 orang yang diperiksa usai OTT, KPK hanya menetapkan 9 orang sebagai tersangka yang terbagi menjadi pemberi suap dan penerima suap.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi & 8 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

Selama Herman sebagai Wali Kota Banjar 2008-2013 diduga banyak menerima gratifikasi dari para kontraktor & pihak yang mengerjakan proyek di Banjar.