Indeks kpk ri

Selain memberikan uang sekitar Rp61,3 miliar, ketiga terdakwa memberikan fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,845 miliar kepada tiga pejabat DJBC.

Budi mengatakan, KPK juga akan mendalami peran pihak Kementerian Perhubungan yang membawahi DJKA dan menjadi mitra dari Komisi V DPR RI.

Pendalaman ini dilakukan KPK saat memeriksa Fadia yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemkab Pekalongan.

Budi mengaku, KPK memeriksa Salisa untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga menerima uang korupsi di DJBC terkait pengurusan cukai.

Materi yang sama juga didalami kepada PPK Perawatan Perkeretaapian pada Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo, Ari Hendratno, di kasus DJKA.

Taufik memastikan tersangka Aziz sudah berada di Indonesia setelah sempat dikabarkan berada di luar negeri bersama dengan tersangka lainnya.

PDIP menilai KPK telah melebihi wewenangnya dengan menyarankan pembatasan masa jabatan ketum partai sementara PAN mengingatkan partai punya AD/ART.

Budi belum mengonfirmasi kehadiran para saksi dan belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari sejumlah saksi tersebut.

Budi mengatakan, pemeriksaan terhadap Khalid merupakan salah satu rangkaian pemeriksaan terhadap biro travel atau PIHK terkait kasus korupsi haji.

KPK juga memanggil sembilan saksi lainnya selain Riswadi yang terdiri atas pejabat RSUD Kraton, RSUD Kajen, serta pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Pemeriksaan lima orang perwakilan travel dilakukan di Gedung Merah Putih KPK dan dua lainnya di kantor BPKP Perwakilan Yogyakarta.

Kerugian tersebut terhitung dari pembayaran awal dari PGN kepada PT IAE atas persetujuan Hendi meski belum terdapat pekerjaan kerja sama dengan PT IAE.

KPK meminta dukungan dari masyarakat untuk terus mendalami pemerasan yang dilakukan Gatut melalui ajudannya.

Faizal melaporkan Juru Bicara KPK itu karena merasa dirugikan oleh pernyataan Budi yang dinilai telah memelintir fakta usai proses klarifikasi di KPK.

Hakim Sulistiyanto menerima sebagian permohonan praperadilan Indra dan memerintahkan agar menghentikan penyidikan terhadap Sekjen DPR itu.

Sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak dapat mengakses area pendopo yang selama ini terbuka untuk umum terutama di akhir pekan.

KPK juga memanggil sejumlah saksi yang merupakan para ASN di Pemkab Pekalongan dan memeriksa mereka di Polres Pekalongan Kota.

Selain rumah Kadis Kominfo, KPK juga menggeledah rumah pihak swasta dan Kadis Sumber Daya Alam Kota Madiun dan menyita dokumen serta BBE.

Salisa juga diminta untuk mengungkapkan perusahaan mana saja yang diduga memberikan sejumlah uang kepada para pihak di DJBC terkait pita cukai rokok.

Budi mengatakan, penyidik mendalami soal apakah pengurusan cukai rokok yang dilakukan oleh Haji Her telah sesuai dengan prosedur yang ada di DJBC.