Indeks Kpk

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI bersama KPK pada hari ini dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk mendesak pengubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) milik Komisi Antikorupsi.

Romli Atmasasmita membeberkan status penyelidik dan penyidik KPK yang dalam dalil permohonan praperadilan Setya Novanto dipermasalahkan karena dianggap berstatus ganda.

KPK menegaskan siap diperiksa pihak berwenang terkait mekanisme penyadapan yang dilakukan lembaganya.

Agus menegaskan, KPK baru akan datang memenuhi panggilan Pansus Hak Angket setelah putusan MK keluar.

Tim Penyidik KPK mendatangi kantor Bupati Kukar dan melakukan penggeledahan di ruangan sekretariatan.

Sekretaris F-PAN mengusulkan partainya keluar dari Pansus Hak Angket DPR jika maksud dari ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah untuk menyetujui perpanjangan masa kerja pansus.

Keputusan Fahri Hamzah yang mengetuk palu secara sepihak mendapat protes dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS menolak perpanjangan masa kerja pansus

Pemred Kompas TV Rosiana Silalahi akan diperiksa sebagai saksi untuk menindaklanjuti laporan Dirdik KPK Aris Budiman.

Selama kelanjutan masa kerja Pansus akan mendalami kembali temuan-temuan sementara dan berupaya menghadirkan Pimpinan KPK di rapat dengar pendapat.

KPK meminta pengadilan menolak bukti yang diajukan Setya Novanto dalam sidang praperadilan lantaran bukti itu diperoleh di luar prosedur.

Sekjen DPP PPP menyatakan, partainya tetap pada sikap awal yang menginginkan kinerja Pansus Hak Angket tetap berakhir pada jadwal yang semestinya.

KPK belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto karena masih menunggu informasi final kondisi kesehatannya.

Tim kuasa hukum Setya Novanto akan menghadirkan empat ahli dalam sidang praperadilan Setya Novanto hari ini di PN Jakarta Selatan.

KPK menyerahkan 193 dokumen berupa akta perjanjian, surat tentang pembayaran, termin-termin pembayaran, dan BAP saksi-saksi.

Tim Kuasa Hukum Setya Novanto membawa sekitar 30 bukti dokumen.

Setiadi mengaku, KPK mempermasalahkan bukti yang diajukan Novanto karena didapatkan setelah dimulainya sidang praperadilan pada Selasa (12/9/2017) lalu.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang enggan berkomentar soal surat Pemprov DKI ke KPK terkait rekomendasi untuk melanjutkan pembahasan tentang reklamasi.

Dokumen milik pengacara Setnov dinilai KPK tidak bisa menjadi alat bukti karena masih berupa draf atau konsep.

Bukti yang dibawa KPK meliputi akta perjanjian, surat tentang pembayaran, termin-termin pembayaran, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.