Indeks Kpk

KPK memeriksa Miryam Haryani dan Chairuman Harapan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Aziz Syamsuddin & Ganjar Pranowo tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Penyerangan tak membuat Novel Baswedan takut. Ia meyakini sedang berada di jalan yang benar dan berserah diri terhadap takdir Allah.

Langkah pemerintah dan DPR memasukkan pasal tipikor dalam RKHUP dinilai KPK sebagai kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia.

KPK menangkap 4 orang saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu dari 4 orang itu berstatus kepala daerah.

KPK berencana memeriksa sejumlah anggota DPR dan mantan legislator selama pekan ini untuk meminta informasi mengenai aliran dana korupsi e-KTP.

OTT KPK di Purbalingga berhubungan dengan pemberian uang komitmen fee untuk pengerjaan proyek pembangunan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah tersebut.

Menurut KPK, Bamsoet harus memberi contoh yang baik karena berperan sebagai Ketua DPR RI.

Mirwan Amir dan Melchias Mekeng mengaku tak kenal dengan  tersangka kasus KTP Elektronik (e-KTP) Irvanto dan Made Oka.

Bamsoet beralasan jadwal pemanggilan KPK hari ini berbenturan dengan banyaknya jadwalnya selaku legislator.

Ketujuh saksi yang diperiksa dari kalangan Kementerian Keuangan, Dinas Bina Marga Lampung Tengah dan swasta.

Febri Diansyah menegaskan bahwa dokumen KPKUmumkan33.pdf yang beredar itu tidak benar.

Legislatif memasukkan delik korupsi dalam RKUHP yang bakal disahkan setelah Idul Fitri. Menurut ICW, hal ini bakal membuat KPK lemah karena hanya akan jadi "Komisi Pencegahan Korupsi."

KPK berencana memeriksa Ketua DPR Bambang Soesatyo, pada Senin besok.

Merah meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena izin tambang acapkali erat dengan kasus suap.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, Novanto telah mulai mencicil pengembalian uang negara sebesar 7,3 juta dolar AS.

Made Oka Masagung telah ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP pada 28 Februari 2018.

KPK menilai Indonesia berjalan mundur dengan memasukkan pasal tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP.

Menurut KPK, sikap Presiden seharusnya memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.

"Iya, benar [pembacaan putusan sela Syafruddin]. Jam 09.00 WIB," kata Sunarso