tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Senin (4/6/2018).
Dalam operasi itu, petugas KPK menangkap sejumlah pejabat pemerintahan daerah dan pihak swasta. Salah satu dari sejumlah orang tersebut adalah Bupati Purbalingga Tasdi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan operasi itu terkait dengan pemberian uang komitmen fee untuk pengerjaan proyek pembangunan di Purbalingga.
"[soal] Proyek pembangunan, yang saya dapat informasinya, secara lebih perinci tentu saya belum sampaikan, ya, proyek pembangunan apa? Pada tahun? Akan tetapi, indikasinya penerimaan uang itu bagian dari komitmen fee yang sudah dibicarakan sebelumnya," kata Febri di Jakarta, Senin (4/6/2018) seperti dikutip Antara.
Febri mencatat, dalam OTT kali ini, petugas KPK sudah menangkap 6 orang. Empat orang ditangkap di Purbalingga, sementara 2 lainnya di Jakarta.
"Tadi sore menjelang magrib diamankan sekitar empat orang di sana, ada kepala daerah, kemudian pihak swasta, ada pejabat unit layanan pengadaan (ULP) satu orang, dan juga ajudan. Empat orang diamankan, sekarang sudah bersama tim dan sudah dilakukan beberapa tindakan awal, seperti pemeriksaan," kata Febri.
Menurut Febri, penangkapan 2 orang lainnya di Jakarta dilakukan setelah petugas KPK secara pararel juga bergerak di ibu kota pada Senin malam. Dua orang yang ditangkap di Jakarta merupakan pihak swasta.
"Totalnya sejauh ini ada enam orang. Akan tetapi, apakah nanti semuanya akan dibawa ke Gedung KPK, terutama yang di daerah? Nanti tergantung pada hasil pemeriksaan di lokasi atau di Purbalingga tersebut," kata Febri.
KPK sudah berencana membawa semua orang yang tertangkap dalam operasi ini ke Gedung Komisi Antirasuah di Jakarta, pada Senin malam. Namun, Febri belum bisa memastikan masih ada pihak lain yang akan ditangkap atau tidak.
"Itu belum bisa dipastikan tergantung pada kondisi di lapangan. Yang di Jakarta, saya kira tadi sudah diamankan dan sudah dibawa. Tetapi saya belum tahu persis jam berapa, yang pasti tentu ada kebutuhan-kebutuhan awal dahulu untuk pemeriksaan," ujar Febri.
Febri memastikan KPK juga menyita sejumlah uang dalam operasi tersebut. Namun, dia belum menginformasikan nilai uang sitaan itu.
"KPK menduga sejauh ini sudah terjadi transaksi dan itu terkait dengan proyek yang ada di Purbalingga. Jadi, itu yang bisa disampaikan saat ini. KUHAP memberikan waktu maksimal 24 jam sampai KPK bisa menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan," kata Febri.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
