Indeks Kpk

KPK menggelar OTT di Kabupaten Buton Selatan pada Rabu, 23 Mei 2018.

Ketua KPK Agus Rahadjo membenarkan ada OTT di Kabupaten Buton Selatan pada Rabu (23/5/2018).

Ibu Zumi Zola menangis usai diperiksa KPK.

Pengusaha bernama Hasmun Hamzah didakwa telah menyuap Asrun dan Adriatma Dwi Putra untuk memenangkan tender sejumlah proyek pemerintah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

DPR mengaku menunggu KPK untuk merevisi UU Tipikor.

Sejumlah pejabat berbondong-bondong ke KPK. Mereka memenuhi undangan berbuka puasa.

Ke-22 saksi yang diperiksa terdiri atas sejumlah unsur seperti Anggota DPRD, staf khusus, sekretariat DPRD dan pejabat dan PNS pemprov.

Tiga saksi yang akan diperiksa KPK yakni pemilik CV Hegar Usep Saepudin, pemilik CV Kancah Ratnaputra Tata, dan Idawati seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Buat kalian yang ketinggalan
informasi sepekan lalu,
yuk tonton video ini!

KPK melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor Bupati Bengkulu Selatan. 

Jaksa KPK akan memanggil Setya Novanto sebagai saksi untuk terdakwa Fredrich Yunadi dalam kasus menghalangi penyidikan KPK.

JPU khawatir, ada dugaan conflict of interest dalam proses pembelaan Fredrich Yunadi oleh saksi ahli.

"Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan di konferensi pers Jumat siang nanti. Yang pasti ini kasus TPPU pertama dengan tersangka korporasi," kata Febri.

Abdul Basit dan Fauzan Rifani didakwa oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap Rp3,6 miliar.

KPK memperpanjang penahanan selama 30 hari per 20 Mei 2018.

Aliran duit suap di Lampung Tengah diduga merembes ke DPRD.

Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono divonis majelis hakim Tipikor 5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa 7 tahun penjara.

Perkara yang menjerat Bupati Dirwan dan istrinya menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah yang melibatkan suami-istri.

Basaria menjelaskan, Nursilawati, Dirwan dan Hendrati ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara Juhari selaku pemberi suap.

Yuliadi menyampaikan, anggota DPRD DKI menganggap LHKPN hanya untuk pemerintah eksekutif selaku penyelenggara negara.