Indeks Kpk

KPK mengakui modus suap perizinan Meikarta cukup rumit. KPK menduga ada sejumlah kode yang digunakan para pelaku.

Kepada penyidik Asera mengaku tidak tahu apa-apa soal suap yang dilakukan koleganya. Penyidik pun mempersilakan Asera untuk pulang.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengaku kesulitan melakukan pengisian LHKPN, sehingga hari ini menyambangi KPK untuk melakukan pelaporan LHKPN.

KPK membuka peluang pidana terhadap korporasi PT WKE dan PT TSP dalam kasus korupsi Proyek SPAM PUPR

KPK masih mendalami keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir terkait pernyataan terdakwa Eni Saragih dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.

KPK masih menunggu langkah dari JPU untuk memeriksa Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam pembuktian perkara suap PLTU Riau-1.

Lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga menerima fasilitas plesiran ke Thailand. KPK menduga fasilitas itu diberikan untuk memuluskan perizinan Meikarta.

"Pak Sofyan katakan dia ingin bicara langsung dengan Pak Kotjo," kata Eni.

Mantan anggota DPRD Bekasi Taih Minarno diperiksa oleh penyidik KPK dalam kasus suap perizinan Meikarta.

KPK menduga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi menerima suap terkait izin Meikarta dalam bentuk fasilitas berwisata bersama keluarga selama 3 hari dua malam ke Thailand.

KPK sedang mengidentifikasi juga dan terus mendalami dugaan suap juga terjadi pada hampir semua proyek di Kementerian PUPR.

Eka Kamaluddin dituntut dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena menjadi perantara pemberian suap untuk anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Amin Santono.  

KPK akan melelang tanah dan bangunan hasil korupsi mantan Bupati Garut Agus Supriadi yang nilainya mencapai Rp3,9 miliar. 

Jaksa KPK mengatakan, atas bantuannya itu, Eddy dua kali mengirimkan uang kepada Sirilus masing-masing Rp6 juta.

"Masalah uang itu sering disebutkan uang di kloset. Itu fitnah besar. Masa uang sebesar itu dibuang di kloset," kata Nurhadi.

Mantan Dirjen Cipta Karya Danny Sutjiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto. 

“Saya sih sudah siap-siap ya. Makanya mesti tanya ke Sekretaris Dewan [DPRD DKI Jakarta]. Waktu itu sudah dikumpulin dan saya hadir,” ujar Taufik. 

"Waktu itu ada laporan online, seingat saya si sudah tapi belum ngecek lagi," kata Suhaimi.

KPK menilai visi misi capres-cawapres tentang pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam Debat Pilpres 2019 masih normatif dan tidak inovatif. 

Anggota Fraksi Golkar DPRD Bekasi Sarim Saepudin irit bicara usai diperiksa KPK, ia hanya ucapkan permohonan maaf kepada wartawan.