Indeks Kpk

Refly Harun menilai kebijakan presiden mengeluarkan Perppu KPK tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

Jokowi masih mempertimbangkan masukan terkait rencana penerbitan Perppu KPK.

Politikus Gerindra menyarankan Jokowi merevisi lagi UU KPK daripada mengeluarkan Perppu yang ditolak parpol koalisi pendukung pemerintah.

Ifdhal Kasim mengatakan Presiden Jokowi sampai saat ini masih menimbang berbagai masukan, baik dari tokoh masyarakat dan elite-elite partai politik pengusungnya.

Eks Gubernur Jawa Barat datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap Meikarta.

Mungkin Bowo Sidik tengah berupaya agar vonis terhadapnya lebih ringan saat meminta jaksa menghadirkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

KPK menahan 3 Tersangka dalam Kasus Suap Pemeriksaan Restitusi Pajak PT Wahana Argo Ekamarga (PT WAE), Kamis (3/10/2019).

Perppu KPK merupakan kewenangan presiden yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk partai pendukung.

Ketidakmampuan KPK dan BPS mengukur integritas menandakan Polri masih belum menyelesaikan masalah di internal seperti isu pungli.

KPK menetapkan Dirut PT Inti Darman Mappangara sebagai tersangka korupsi karena memerintahkan tersangka Taswin Nur untuk menyerahkan uang 96.700 dollar Singapura kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam

Penguatan KPK lewat peraturan pengganti undang-undang dinilai akan berikan perbaikan perekonomian nasional.

Sanksi etik pada hakim Syamsul Rakan Chaniago membuka kemungkinan baru terhadap pengusutan kasus megakorupsi BLBI yang melibatkan Syafruddin Arsyad Temenggung.

Survei Penilaian Integritas di Polri, khususnya di Baintelkam dan Korlantas gagal terlaksana, karena minim responden internal yang bersedia disurvei.

Ahmad Yani mengklaim dirinya tak berstatus pengacara SAT di tingkat kasasi MA.

Dua kali tak dipanggil sebagai tersangka, KPK memasukkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam daftar buronan.

Isi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019 dapat di-download dalam format PDF.

Pengajuan peninjauan kembali perkara Syafruddin perlu dilakukan karena putusan etik hakim adhoc Mahkamah Agung Syamsul Rakan Chaniago menyatakan ada pertemuan antara kuasa hukum Syafruddin dengan Syamsul.

Bagi KPK, putusan etik Mahkamah Agung menjadi titik terang kontroversi  lepas mantan terdakwa kasus SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung

Menkumham, Yasonna H Laoly dukung koreksi atas UU KPK lewat jalur konstitusi dengan guggatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) memandang Jokowi masih memberikan janji kosong sampai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK resmi diterbitkan.