Indeks Kpk

Salah satu opsi yang diusulkan tokoh masyarakat adalah Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

Jokowi masih mengkalkulasi dari sisi politik sebelum mengeluarkan Perppu UU KPK.

Anggota BPK Rizal Djalil ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK pada Rabu (25/9/2019).

Tersangka membuat seolah-olah Perum Perikanan Indonesia yang melakukan impor padahal impor ikan dilakukan oleh PT Navy Arsa Sejahtera.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bakal segera membahas pengubahan status kepegawain KPK menjadi ASN bersama Kemenkumham dan MenpanRB.

UU KPK menjadi salah satu problem yang disuarakan demo mahasiswa di Jakarta dan kota-kota lain.

KPK menangkap sembilan orang, tiga di antaranya adalah direksi Perum Perindo dan lainnya adalah pegawai Perindo serta pihak importir.

Advokat Alumni Fakultas Hukum Universitas Soedirman menolak pengesahan revisi UU KPK karena dianggap melemahkan pemberantasan korupsi

Salah satu sumber penerimaan uang itu terkait persiapan Asian Games 2018.

Sikap PB PMII dianggap "Alay". Sebab mencoba intervensi proses hukum KPK melalui pengerahan massa.

Selain melempari gedung KPK dengan telur, massa dari PMII juga membakar ban bekas.

KPK memastikan tidak ada muatan politis dalam penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka. Status tersangka ditetapkan berdasarkan bukti.

PMII Sleman menolak ajakan Pengurus Pusat PMII untuk beraksi karena alasan yang disampaikan tidak tepat

Setelah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, DPR akhirnya menyepakati pemberian kuasa SP3 kepada KPK

KPK Kembali memanggil mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk bersaksi atas kasus korupsi perizinan Meikarta.

Polisi menyatakan tim teknis perkara penyiraman air keras Novel Baswedan terus berjalan, tetapi kuasa hukum menanyakan kemajuan perkara yang sudah dua tahun lebih tak selesai.

KPK klaim telah menyelamatkan Indonesia dari kerugian negara mencapai Rp28,7 triliun selama semester 1 2019

Kewenangan KPK menerbitkan SP3 dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Imam Nahrawi ke luar negeri sejak akhir Agustus 2019.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif meminta agar aksi massa di depan KPK dihentikan agar bisa bekerja damai