Indeks Kpk

KPK meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk melarang dua ASN terkait kasus dugaan suap pajak keluar negeri.

Korupsi pajak terus berulang. Aktivis antikorupsi menilai Kemenkeu perlu berbuat lebih banyak.

Menurut Alex, biasanya modus suap di Ditjen Pajak berkaitan dengan upaya Wajib Pajak membayar pajak lebih rendah dari seharusnya.

Asosiasi nakes membenarkan ada pemotongan insentif sebagaimana yang dikatakan KPK, tapi manajemen rumah sakit membantah.

Jubir KPK Ali Fikri menilai bantahan tak melakukan korupsi biasa dilakukan seorang tersangka kasus korupsi.

Sejak 2019 hingga wafat, Artidjo Alkostar menempati jabatan sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahanan korupsi di KPK sudah dapat vaksin, sementara warga binaan tidak.

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Tersangka

KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka korupsi proyek. Saat ditangkap, barang buktinya duit Rp2 miliar.

Veronica sebut Nurdin Abdullah tidak dalam OTT KPK, namun sedang dalam keadaan beristirahat saat petugas KPK datang ke rumah jabatan gubernur.

Nurdin Abdullah dan lima orang lainnya yang ditangkap komisi antirasuah telah tiba di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu pukul 09.45 WIB.

Berdasarkan LHKPN, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tercatat memiliki total kekayaan Rp51.356.362.656.

KPK saat ini sudah membawa Nurdin Abdullah bersama pihak-pihak lainnya yang turut ditangkap untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta.

Ridwan mengaku sangat terkejut Nurdin Abdullah ditangkap KPK, karena ia klaim sosok Nurdin sebagai muslim yang saleh selama ini.

Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) (2018-2023)

Ihsan Yunus dikonfirmasi pengetahuannya mengenai adanya dugaan pembagian jatah paket bansos di Kemensos TA 2020.

Nama anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDIP Ihsan Yunus yang tidak muncul dalam berkas dakwaan korupsi dipertanyakan. KPK dianggap tak serius.

KPK mendorong pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat sebagai awalan perbaikan tata kelola sawit.

KPK sebut sudah 10 perusahaan yang dievaluasi hingga Januari 2021 dan 8 perusahaan sudah dicek ke lapangan.

Haris Azhar menyurati KPK atas mandeknya dua kasus korupsi yang melibatkan eks Bupati Cirebon dan Bupati Mimika.