Indeks Kpk

Andi mangkir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kemarin (28/3/2022).

KPK berharap Forum ACWG G20 dapat menghasilkan kesepakatan dan membantu negara anggota  bukan anggota untuk cegah korupsi pada praktik ekonomi.

Total aset yang dirampas KPK senilai Rp24,27 miliar dan diserahkan ke sejumlah instansi.

KPK telah melimpahkan berkas perkara tersangka Ahmad Zuhdi ke Pengadilan Negeri Samarinda pada Kamis (24/3/2022) dan tinggal menunggu waktu sidang.

Selain penjara, eks bos Waskita Beton wajib bayar uang pengganti Rp7,1 miliar dalam waktu sebulan.

Imbas putusan MA terhadap PP 99/2012 dinilai tidak akan membuat koruptor jera.

Hasil survei Kompas adalah bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini, bagaimana nasib pemberantasan korupsi?

Jubir KPK meminta masyarakat tidak mengukur kinerja KPK hanya dari aspek penindakan, tapi juga pada aspek pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Pejabat eselon 3 di lingkungan Pemprov DKI itu mencairkan cek Rp35 miliar setelah pensiun.

Riza Patria diminta oleh istrinya mengikuti MLM karena selama dua tahun jadi Wagub hartanya tak bertambah.

Penyitaan terkait perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten.

Wawan dijatuhi pidana hukuman satu tahun usai terbukti menyuap Kalapas Klas IA Sukamiskin.

Zaenur nilai KPK berhak memiliki himne dan mars. Persoalan bermula, ketika istri Firli Bahuri terlibat dan karyanya menjadi identitas bagi KPK.

KPK menyatakan masih mempertimbangkan terkait upaya banding atas vonis 3,5 tahun Azis Syamsuddin.

Mars dan himne baru KPK tersebut diciptakan oleh istri Firli Bahuri, Ardina Safitri.

Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan hak politiknya dicabut sementara.

Usai ditetapkan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Angin Prayitno disita asetnya senilai Rp57 miliar oleh KPK.

Menurut KPK, tersebut terbit untuk mendelegitimasi perkom sebelumnya dan mengkontekstualisasikan dengan kondisi kepegawaian KPK saat ini.

Peneliti Pukat Zaenur minta pemerintah memberlakukan kriteria yang jelas dan objektif dalam setiap proses pencairan dana dari pusat untuk daerah.

Keempat saksi merupakan PNS dan mantan PNS di Pemda Kabupaten Langkat.