Indeks Kpk

Keempat saksi merupakan PNS dan mantan PNS di Pemda Kabupaten Langkat.

KPK menduga uang Rp2,1 miliar itu merupakan bagian dari penerimaan suap yang diterima oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Perjanjian ekstradisi RI-Singapura disambutan positif. Namun, ICW ragu aparat mampu mengoptimalisasi perampasan aset tersangka korupsi di Singapura.

KPK menetapkan tiga tersangka kasus suap dana PEN di Kabupaten Kolaka Timur, Sultra, salah satunya mantan Dirjen Kemendagri.

KPK menyita sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan saat menggeledah perusahaan milik tersangka Bupati Langkat.

KPK meminta klarifikasi dosen UNJ Ubedillah Badrun atas laporan dugaan TPPU terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Ketujuh satwa tersebut yakni satu individu Orangutan Sumatera jantan, satu individu Monyet Hitam Sulawesi, satu Elang Brontok, dua Jalak Bali dan dua Beo.

Saat raker Komisi III DPR, Ketua KPK Firlu Bahuri mengatakan KPK tidak lagi menggunakan istilah OTT dalam penindakan korupsi.

ICW menilai kenaikan yang tak signifikan tersebut menjadi cermin bahwa penegakan hukum tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi.

Perjanjian ekstradisi RI-Singapura akan memudahkan KPK menangkap dan memulangkan buron koruptor yang kabur ke Singapura.

KPK menyatakan putusan terhadap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sudah berkekuatan hukum tetap.

KPK mencatat ada lima modus korupsi yang biasa dipakai para kepala daerah dalam menggarong duit negara.

KPK turut mengamankan sejumlah uang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Selasa (18/1).

Fachrizal menilai Jokowi Mania mesti paham bahwa yang akan mengusut pelaporan Ubedilah terkait Gibran dan Kaesang adalah KPK.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan melaporkan balik dosen UNJ Ubedilah Badrun yang melaporkannya ke KPK.

Abdul Gafur dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara.

KPK telah menyita dokumen-dokumen proyek ganti rugi lahan yang melibatkan Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi.

Dosen UNJ Ubedilah Badrun curiga Gibran & Kaesang terlibat korupsi pencucian uang bersama perusahaan berinisal PT SM.

Tujuh saksi yang dipanggil merupakan pihak kontraktor dan swasta.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sedang menjalani pemeriksaan usai terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kota Bekasi, Jawa Barat.