Indeks Kpi

Komisi Penyiaran Indonesia menegur beberapa program siaran termasuk Spongebob dan Gundala.

Roy Thaniago mengatakan keinginan KPI untuk melebarkan definisi penyiaran hingga mencakup wilayah digital ini bermasalah karena tumpang tindih dengan UU ITE yang juga memiliki aturan soal konten dan sudah diampu oleh Kemenkominfo.

Hingga saat ini media digital baru memiliki laba tinggi, namun masih banyak yang tidak membayar pajak dan tidak diawasi seperti media konvensional.

Saat ini KPI mengacu pada Undang-undang penyiaran, sedangkan YouTube dan Netflix masih dianggap entitas lain dalam UU Penyiaran.

Media yang ingin diawasai KPI seperti Netflix dan YouTube sudah dilengkapi dengan fitur-fitur proteksi seperti parental control.

Media yang ingin diawasai KPI seperti Netflix dan YouTube sudah dilengkapi dengan fitur-fitur proteksi seperti parental control.

Komisioner Komisi Penyiaran Indoneia Hardly Stefano membantah pernyataan ketuanya, Agung Suprio yang berencana mengawasi konten Netflix dan Youtube.

Ombudsman menilai kapabilitas termasuk integritas para komisioner KPI 2019-2022 dipertanyakan. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman.

Rudiantara mengatakan perlu duduk bareng untuk membicarakan perihal rencana KPI yang hendak mengawasi media baru seperti Netflix, Iflix, Youtube, dan sejenisnya agar bisa sama-sama menemui kesepakatan.

Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.

Keinginan KPI mengawasi konten digital ditentang banyak pihak dengan beragam alasan. Sementara Kemenkominfo menyebut KPI tak punya dasar hukum untuk itu.

Kemenkominfo menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tak bisa melakukan pengawasan terhadap Netflix, Youtube, dan Facebook, selama belum ada aturannya.

Kemenkominfo menyampaikan perlu adanya pengawasan terhadap Netflix, Youtube, dan Facebook usai KPI mengeluarkan pernyataan akan mengawasi konten yang mengandung pornografi.

Presiden Jokowi didesak menunda pengesahan komisioner KPI karena dinilai banyak kejanggalan. Namun, Komisi I DPR RI ngotot bahwa seleksi yang dilakukan telah disetujui semua fraksi.

Peneliti Remotivi mengatakan selain komisioner KPI Daerah yang menjajal karir di tingkat pusat, wajah-wajah baru yang terpilih juga dinilai tidak memiliki rekam jejak dalam tata kelola penyiaran.

Ombudsman RI sudah melaporkan sejumlah kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi komisioner KPI.

Ada 4 orang pengurus KPI periode 2016-2019 yang kembali terpilih yakni, Nuning Rodiyah, Agung Supriyo, Yuliandre Darwis, dan Ubaidilah.

KPI mengapresiasi seluruh lembaga penyiaran yang terus memberikan edukasi terkait Pemilu.

Namun, KPI mengatakan, belum ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran selama masa tenang sejak 14 sampai 16 April.

BPN menilai Metro TV tidak berimbang dalam menyampaikan pemberitaan seputar Pilpres 2019, karena terlalu dominan memberitakan Jokowi-Maruf.