Indeks Kpi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bertugas untuk menetapkan standar program siaran.

KPI menilai seharusnya Kemendikbud berdayakan pekerja kreatif dalam negeri untuk membuat konten-konten yang menunjang sistem pembelajaran dari rumah.

KPI Pusat akan memberikan sanksi teguran tertulis untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang menayangkan adegan ciuman di acara "Jendela Dunia."

KPI menilai para pembawa acara Dahsyat kadang berkata atau berlaku merendahkan manusia lain

Komentator Liga 1 yang melontarkan komentar seksisme terhadap suporter perempuan saat laga Persita Tangerang melawan PSM Makassar, Jumat lalu dinilai melecehkan perempuan dan KPI perlu memberi sanksi tegas agar ada efek jera.

Tayangan "Spongebob" dan "Promo Gundala" mendapat teguran dari KPI.

Sejarah KPI berawal dari tahun 2002 dan kini sedang dalam sorotan publik lantaran menegur Spongebob dan Gundala.

Pegiat Komite Nasional Reformasi Penyiaran menganggap KPI tak punya aturan jelas ikhwal adegan kekerasan.

#BubarkanKPI menjadi trending topic di Twitter Indonesia usai lembaga tersebut menegur 14 program yang dinilai melanggar P3-SPS.

Alasan KPI menegur 14 program siaran: adanya muatan sensual, kekerasan, obrolan soal hubungan di luar nikah, hingga klenik

Daftar 14 program siaran yang diberi sanksi, mulai dari promo Gundala, program Ruqyah di Trans 7, hingga Big Movie Family: The Spongebob Squarepants Movie

Alasan KPI menegur Spongebob Squarepants, Gundala, Rumah Uya, dan 11 program lain yang dianggap bermasalah.

Komisi Penyiaran Indonesia menegur beberapa program siaran termasuk Spongebob dan Gundala.

Roy Thaniago mengatakan keinginan KPI untuk melebarkan definisi penyiaran hingga mencakup wilayah digital ini bermasalah karena tumpang tindih dengan UU ITE yang juga memiliki aturan soal konten dan sudah diampu oleh Kemenkominfo.

Hingga saat ini media digital baru memiliki laba tinggi, namun masih banyak yang tidak membayar pajak dan tidak diawasi seperti media konvensional.

Saat ini KPI mengacu pada Undang-undang penyiaran, sedangkan YouTube dan Netflix masih dianggap entitas lain dalam UU Penyiaran.

Media yang ingin diawasai KPI seperti Netflix dan YouTube sudah dilengkapi dengan fitur-fitur proteksi seperti parental control.

Media yang ingin diawasai KPI seperti Netflix dan YouTube sudah dilengkapi dengan fitur-fitur proteksi seperti parental control.

Komisioner Komisi Penyiaran Indoneia Hardly Stefano membantah pernyataan ketuanya, Agung Suprio yang berencana mengawasi konten Netflix dan Youtube.

Ombudsman menilai kapabilitas termasuk integritas para komisioner KPI 2019-2022 dipertanyakan. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman.