Indeks Korupsi Pengadaan Lahan

Emosi Widi muncul ketika jaksa menanyakan soal aliran dana sekitar Rp500 juta yang sebelumnya disebut terkait pembelian Toyota Alphard.

Selain pidana badan, Luhur juga dikenai denda sebesar Rp500 juta subsider hukuman lima bulan penjara apabila tidak membayar denda.

Ika Sakti minta SP3 korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa yang dikeluarkan Kejari Kabupaten Tangerang dibatalkan.

Arief menegaskan, upaya melengkapi berkas agar para tersangka tidak lepas dari jerat pidana dan berharap perkara tersebut bisa segera rampung.

Jaksa meyakini 4 terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

KPK membuka peluang untuk menerbitkan Sprindik baru kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menyeret mantan pembalap, Zahir Ali.

Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp223 miliar dari proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp30,2 miliar.

Prasetyo Edi Marsudi mendukung langkah KPK dalam penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023) malam.

KPK sudah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Namun KPK belum bisa mengungkapkannya ke publik.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap penuhi panggilan KPK hari ini soal pengadaan lahan DP Rp0 di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Kebutuhan dukungan fasilitasi ahli akan diberikan oleh KPK

"Kami mengajukan penangguhan penahanan dan dikabulkan. Tentunya Pak Nur akan kooperatif jika memang dipanggil kembali," kata kuasa hukum Nur Mahmudi, Iim Abdul Halim.

Hari ini mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi diperiksa kedua kalinya oleh penyidik Tipikor Polresta Depok terkait kasus korupsi pelebaran Jalan nangka Sukamaju, Kota Depok.

Dinasti PKS di Depok menjadikan kawasan
yang semula desa ini gagal
menjadi kota yang nyaman bagi warganya.

Kader PKS menguasai Balai Kota Depok di Margonda sejak 2006.

Lebih dari satu dekade PKS berkuasa di Depok. Menjadikan kota ini ramah mal, apartemen, dan perumahan, tapi tidak untuk ruang publik.

Nur Mahmudi, pendiri & presiden pertama PKS, ditinggalkan oleh barisan elite partainya sekarang justru ketika ia membutuhkan.

Polisi mengklaim korupsi proyek pelebaran jalan di Depok pada masa pemerintahan Nur Mahmudi telah merugikan negara Rp10,5 miliar.