Indeks Korupsi Minyak Goreng

Anang menjelaskan, kasasi diajukan karena hakim tidak mempertimbangkan dampak perbuatan para terdakwa atas penanganan korupsi minyak goreng.

Ari Bakri juga menjatuhi hukuman penggantian kerugian negara sebesar Rp16,25 miliar dengan subsider kurungan selama 6 tahun.

JPU menilai, ada bukti aliran dana korupsi sebesar Rp60 miliar demi vonis lepas kasus minyak goreng oleh Marcella dkk.

Jaksa juga akan membacakan tuntutan untuk terdakwa lainnya di kasus perintangan penyidikan minyak goreng pada hari yang sama.

Terdakwa kasus vonis lepas CPO, M. Syafei, mengaku keluarganya hancur usai jaksa menanyakan anak perempuan kepada istrinya padahal tak punya anak perempuan.

Jaksa juga menuntut pidana uang pengganti senilai Rp9,5 miliar kepada Djuyamto dan Rp6,2 miliar terhadap Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

Hakim Effendi merasa berat menyidangkan perkara yang menyeret kawan-kawannya di satu profesi.

Djuyamto mengatakan sumbagan yang diberikannya itu sebagai penebusan atas uang suap yang telah diterimanya.

Putusan menganulir vonis lepas terhadap tiga terdakwa korporasi korupsi minyak goreng diketok Mahkamah Agung pada Senin (15/9/2025).

Saat pertemuan, pihak Wilmar Group dari Singapura menawarkan angka Rp20 miliar kepada hakim Arif Nuryanta dan panitera muda perdata Wahyu Gunawan.

Mantan Ketua PN Jaksel Djuyamto, memilih tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU terkait vonis lepas kasus CPO.

Aliran dana yang diterima langsung oleh Arif Nuryanta mencapai Rp15,7 miliar untuk mengondisikan putusan onslag (lepas) perkara korupsi ekspor CPO.

Kejagung mengeklaim tidak ada kepentingan politik apapun dalam setiap penanganan perkara.

Kejagung mendalami soal otoritas mana yang berwenang mengambil keputusan soal ekspor CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Kejagung memanggil Airlangga Hartarto sebagai saksi perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng.

Kejagung bakal kembali memanggil Airlangga pada Senin pekan depan (24/7/2023) terkait kasus perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.

Airlangga Hartarto dinilai sebagai pejabat yang mengetahui soal prosedur perizinan, kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan ekspor-impor CPO.