Indeks Korupsi Kemnaker

Pria yang disapa Noel itu pun mengakui atas kesalahannya dan siap mempertanggungjawabkan di kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker.

Budi mengatakan, KPK akan menelusuri adakah aliran uang yang modus atau polanya seperti yang dilakukan oleh PT KEM di Kemnaker.

Jika terbukti melakukan penyimpanan, mengubah bentuk, menitipkan, atau memindahkan aset yang didapat dari hasil korupsi, mereka bisa dijerat pasal TPPU.

Asep mengatakan, kecurigaan Noel terima uang korupsi lebih dari Rp3 miliar berasal dari banyaknya aset milik Immanuel yang telah disita KPK di kasus ini.

Asep menegaskan, korban dalam kasus pemerasan ini adalah kaum buruh yang mendatangi PJK3 untuk mengurus sertifikasi K3.

Total kendaraan yang disita terkait kasus ini yaitu 24 dengan rincian 17 unit mobil dan 7 unit motor yang disita dari para tersangka.

KPK menyatakan, ketiga mobil tersebut hilang dari rumah dinas Wamenaker dan diduga disembunyikan oleh pihak tertentu.

KPK juga memastikan tersangka Miki tak mendapat perlakuan khusus meski istrinya adalah pegawai lembaga antirasuah.

Menaker siap melakukan rotasi dan pencopotan terhadap pejabat dan staf yang terlibat langsung ataupun tak langsung dengan aktivitas pungli dan pemerasan.

KPK meyakini Prabowo tidak akan memberikan amnesti lagi karena mengacu pada pidato Prabowo di HUT ke-80 RI beberapa waktu lalu.

KPK menyatakan penegakan hukum yang memberikan efek jera akan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Ketua KPK, Setyo Budianto, mengatakan hingga saat ini rangkaian OTT Wamenaker masih terus berproses.

Penahanan 4 tersangka ini merupakan penahanan gelombang kedua dari total 8 tersangka di kasus korupsi pemerasan izin TKA Kemnaker.

Budi belum mengungkapkan kemungkinan penahanan bagi keempat tersangka yang dipanggil meski keempat tersangka dipanggil hari ini.

KPK memeriksa PNS Kemenaker, Rizaldi Indra Janu, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan rencana penggunaan TKA di Kemenaker.

Sejumlah pegawai di Direktorat PPTKA Kemnaker menawarkan percepatan proses penerbitan RPTKA ke pemohon yang memberikan uang.

Sekitar Rp8,94 miliar dibagikan ke 85 pegawai Direktorat PPTKA Kemnaker atas perintah tersangka SH dan HY.

Empat tersangka lainnya masih belum dilakukan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemeriksaan kepada 4 tersangka kasus korupsi izin TKA Kemnaker dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Salah satu staf khusus yang diperiksa juga merupakan mantan Stafsus Menakertrans, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menaker, Hanif Dhakiri, yakni Luqman Hakim.