Indeks Korupsi Kemnaker

Barang-barang tersebut terdiri dari kendaraan, emas, uang tunai, hingga barang-barang mewah bermerek.

Noel divonis penjara 4 tahun 6 bulan dan dikenakan hukuman denda Rp200 juta subsider kurungan 90 hari.

Noel pun tidak menyoalkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang masih pikir-pikir setelah mendengar putusan dan berharap proses hukumyan bisa segera selesai.

Selain pidana penjara, Noel juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta.

Istri Noel jenguk suami di Rutan KPK saat Iduladha, bawa nasi kebuli. Saat diwawancarai, sang istri berharap suaminya mendapat vonis ringan.

Noel menilai tuntutan tahun penjara dari jaksa penuntut umum KPK kepada dirinya sangat keji.

Menurut Fitroh setiap tuntutan yang diberikan KPK terhadap seorang terdakwa sudah ada patokannya, termasuk hal memberatkan dan meringankan.

Noel akan menyusun pleidoi untuk membantah semua dakwaan dan tuntutan jaksa yang menurutnya tak sesuai dengan fakta.

Noel pun mengaku menyesal telah menerima uang dari Irvian Bobby Mahendro yang juga dikenal sebagai Sultan Kemnaker.

Di persidangan, Noel bercerita bahwa inisiatif pemberian motor itu berasal dari Bobby.

Fahrurozi mengaku meminta Hery untuk menghentikan penerimaan uang 'terima kasih' dari PJK3, tapi tak berupaya melakukan perbaikan.

Sekar menjelaskan, Ida tidak langsung meminta uang tersebut, melainkan melalui PPK di Kemnaker yang diketahui bernama Zuhri.

Dari 11 terdakwa yang diminta kesediaannya menjadi saksi, hanya 6 orang yang bersedia.

Kuasa hukum Noel menilai aturan dalam KUHAP baru yang menyebut saksi mahkota seharusnya adalah terdakwa yang memiliki peran sedikit dalam sebuah kasus.

JPU menekankan penyerahan uang maupun barang tersebut bukan merupakan tindakan sukarela, melainkan upaya keterpaksaan agar perizinan tidak dihambat.

JPU hadirkan sejumlah saksi dari pihak PJK3 yang diduga diperas oleh para terdakwa terkait pengurusan sertifikasi K3.

Direktur PT Fresh Gulang Mandiri mengaku harus membayar agar Kemnaker mengeluarkan sertifikat K3 yang dia butuhkan.

Permintaan uang dari para terdakwa terpaksa dipenuhi Perusahaan Jasa K3 agar sertifikat dikeluarkan Kemnaker.

Pemanggilan kali ini merupakan pemanggilan yang kedua kalinya bagi Cris setelah sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada Senin (8/12/2025).

KPK mengaku pemeriksaan keempat saksi tidak hanya mengusut penerimaan tersebut, tetapi juga menelusuri potensi distribusi aliran dana ke pihak lain.