Indeks Korupsi Kemnaker

Harry mengaku awalnya mengira uang yang diberikan tiap dua pekan itu sebagai dana pulsa dan transportasi.

Dalam proses pengerahan TKA tersebut, Heri meminta bantuan adik iparnya untuk menerima aliran dana dari agen yang bersangkutan.

Saat JPU menanyakan berapa honor Asep yang diberikan ke Hery, Asep mengaku tak menghitung saat memberikannya.

Hal itu terungkap saat saksi dicecar Hakim dalam sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemenaker.

Risharyudi Triwibowo mengaku menerima uang Rp10 juta, uang valas senilai 10.000 dolar AS, dan tiket konser dari terdakwa kasus RPTKA, Haryanto.

Budi memastikan, KPK akan selalu melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan, termasuk dugaan penerimaan Rp50 juta ke Ida Fauziyah.

Permintaan Jamal selaku terdakwa kepada Joko adalah arahan dari Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025 Kemnaker, Haryanto, yang juga terdakwa dalam kasus ini.

Gunawan mengaku mengetahui informasi penghentian pemerasan tersebut setelah mendengar percakapan langsung antara Hery dan Irvian Bobby Mahendro.

Saksi Jason juga mengakui harus merogoh kocek hingga RP1,2 miliar oleh terdakwa untuk mengurus izin kedatangan TKA atau pengurusannya dipersulit.

Permintaan sejumlah duit untuk mendapatkan izin Kemnaker guna menggunakan TKA telah berlangsung sejak 2010.

Menurut Noel, OTT yang dilakukan KPK selama ini telah jauh dari kaidah operasi tangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Nila Pratiwi Ihsan mengakui mendapatkan uang dari hasil pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker dengan jumlah bervariasi tiap bulannya.

Noel mengaku bersalah dalam kasus itu, tetapi mantan Wamenaker itu ingin melihat letak kesalahan yang dimaksud KPK dalam dakwaannya.

KPK menduga, eks Sekjen Kemnaker era Menaker Hanif Dhakiri, Hery Sudarmanto, menampung uang hingga Rp12 M memakai rekening kerabatnya.

Angka tersebut belum termasuk pemberian tunai atau dalam bentuk barang, seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.

Eks Wamenaker Noel akan menunggu jadwal pengadilan dan menegaskan siap menghadapinya.

JPU menuturkan para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin RPTKA yang tidak memberikan sejumlah uang maka pengajuan RPTKA tidak akan diproses.

Penetapan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan penyidikan.dugaan tindak pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Budi belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari keenam saksi tersebut oleh penyidik KPK.

Pendalaman tersebut dilakukan penyidik KPK saat memeriksa Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker 2016-2020, Maruli Hasoloan.