Indeks Korupsi

Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Menteri Haji Minta Pendampingan Jaksa Agung Cegah Korupsi

Pertemuan Menteri Haji dan Jaksa Agung dalam rangka koordinasi pendampingan hukum program-program yang dimiliki Kementerian Haji dan Umrah.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

KPK Periksa Arie Ariotedjo Jadi Saksi Kasus Korupsi PT Antam

Arie Prabowo Ariotedjo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang dan PT Loco Montrado.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Ketua Koperasi Amphuri

KPK terus mengusut kasus kuota haji, kali ini dengan memeriksa dua petinggi Koperasi Amphuri Bangkit Melayani.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Pengacara Bantah Kerry dan Riza Chalid Berkaitan di Kasus Minyak

Pengacara berdalih Riza Chalid dan Kerry Adrianto menjadi beneficial owner di perusahaan yang berbeda.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Dewas KPK akan Bahas Pertemuan Tanak dengan Saksi Kasus EDC BRI

Dewas menilai pertemuan pimpinan KPK dengan saksi di suatu perkara bisa saja dilakukan, tetapi sebaiknya dihindari.
Politik
Senin, 13 Okt 2025

KPK Dalami Proses Jual Beli Lahan JTTS ke Eks Dirut Hutama Karya

Bintang Perbowo disebut telah mengambil keputusan siasat pembelian lahan-lahan di sekitar JTTS, saat baru lima hari menjabat.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

KPK Periksa Komisaris Inhutani V soal Kerja Sama dengan PT PML

Penyidik KPK mendalami hal tersebut saat memeriksa Raffles sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di lingkungan Inhutani V.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

PPATK Serahkan LHA Aset Tersangka Halim Kalla Cs ke Polri

PPATK menyatakan penelusuran aset milik tersangka kasus dugaan korupsi PLTU 1 Kalimantan Barat, sudah selesai dilakukan.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

2 Petinggi PT Sahara Dzumirra Diperiksa KPK soal Korupsi Haji

PT Sahara Dzumirra Internasional diketahui merupakan perusahaan yang bergerak di bidang travel haji dan umrah, Sahara Tours & Travel.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

KPK Dalami Penggunaan Uang Pemerasan TKA ke Sesditjen Kemnaker

Memey didalami soal uang pemerasan dari tersangka Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan RPTKA tahun 2021-2025.
Hukum
Senin, 13 Okt 2025

KPK Cecar Eks Dirjen Binwasnaker soal Penerimaan Pengurusan K3

Haiyani Rumondang diduga turut menerima aliran uang dari pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.
Hukum
Jumat, 10 Okt 2025

Saat Pimpinan KPK Hadiri Acara yang Digelar Saksi Kasus EDC BRI

Johanis Tanak berdalih kehadirannya di acara tersebut tidak melanggar aturan karena disetujui oleh pimpinan KPK lainnya.
Ekonomi
Jumat, 10 Okt 2025

Taspen Buka Suara soal Vonis Eks Dirut di Kasus Investasi Fiktif

Taspen telah melakukan langkah-langkah sistemik untuk memperkuat pengendalian internal dan tata kelola investasi.
Hukum
Jumat, 10 Okt 2025

KPK Siap Usut Masalah MBG usai BGN Temukan Modus Kecurangan

KPK bakal turun gunung ikut menangani permasalahan Makan Bergizi Gratis setelah BGN menemukan sederet modus kecurangan.
Hukum
Jumat, 10 Okt 2025

Polri-PPATK Telusuri Aset Empat Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

Penelusuran itu menjadi cara tim penyidik mendalami siapa saja yang terlibat menikmati aliran uang di kasus korupsi pengadaan PLTU 1 Kalbar.
Hukum
Kamis, 9 Okt 2025

Direktur Indosat Absen Pemeriksaan KPK soal Korupsi EDC BRI

KPK juga turut mendalami soal perangkat lunak atau software pada mesin EDC di PT BRI.
Hukum
Kamis, 9 Okt 2025

BGN Janji Pecat Pegawai SPPG yang Terbukti Korupsi

Tigor mengklaim sistem anggaran MBG di seluruh SPPG sudah dibuat seketat mungkin untuk mencegah tindak korupsi.
Aktual Dan Tren
Kamis, 9 Okt 2025

Profil Eks Kajari Jakbar Hendri Antoro & Dicopot Kasus Apa?

Simak profil dan kekayaan Eks Kajari Jakbar, Hendri Antoro, yang baru saja dicopot dari jabatannya karena terlibat kasus penggelapan dana.
Hukum
Kamis, 9 Okt 2025

Eks Kadisbud DKI Dituntut 12 Tahun Bui soal Korupsi SPJ Fiktif

Iwan Henry Wardhana dituntut pidana penjara selama 12 tahun terkait kasus dugaan korupsi berupa pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif.
Ekonomi
Kamis, 9 Okt 2025

Buka Data BO: Upaya Usir Hantu Pemilik Manfaat di Rezim Prabowo

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih jauh dari transparan dan perlu menjadi perhatian pemerintah.