Indeks Korupsi

Simak profil dan sepak terjang sosok Abdul Wahid, Gubernur Riau yang kini terjaring OTT KPK. Berapa kekayaannya di LHKPN?

OTT KPK terhadap Gubernur Riau ini menjadi yang pertama menyasar gubernur di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Kasus ini hasil pengembangan dari dua perkara sebelumnya, salah satunya dugaan suap dalam pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero).

Langkah KPK itu terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan mesin EDC di BRI, yang telah menjerat lima orang tersangka.

Keterangan pihak yang akan dipanggil diperlukan untuk membuat terang perkara dugaan korupsi Whoosh itu.

Perbuatan para eks pegawai Bank BRI Kebon Baru dalam melakukan kredit fiktif mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp19,3 miliar.

Rajiv dicecar penyidik KPK mengenai perkenalannya dengan para tersangka di kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI-OJK.

Vonis tersebut diberikan atas perbuatan Iwan yang telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pembuatan SPJ fiktif.

KPK bersama BPK tengah menghitung kerugian negara yang timbul akibat perkara digitalisasi SPBU Pertamina itu.

KPK memandang keputusan untuk menyerahkan aset kepada Pertamina bertujuan agar fasilitas seperti SPBU dan SPBN tetap berfungsi melayani masyarakat Aceh.

Jubir KPK memastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini masih terus berjalan.

Hakim menilai abolisi dari presiden tidak bersifat meluas dan hanya mengenai satu individu yang telah ditentukan tersebut.

Heri Sudarmanto diduga turut melakukan pemerasan dan menerima sejumlah aliran uang dalam pengurusan izin RPTKA di Kemnaker.

KPK sempat memeriksa Heri Sudarmanto sebagai saksi di kasus dugaan korupsi RPTKA di Kemnaker pada Rabu (11/6/2025) lalu.

Keempat terdakwa terbukti menerima uang hasil korupsi sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp578,1 miliar.

Jaksa juga menuntut pidana uang pengganti senilai Rp9,5 miliar kepada Djuyamto dan Rp6,2 miliar terhadap Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

Lahan RS Sumber Waras yang sempat bermasalah tersebut akan digunakan untuk membantu memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada periode 2008-2009, petinggi Jiwasraya sempat meminta pemerintah untuk memberikan bantuan dengan metode penanaman modal.

Pengelolaan investasi di Jiwasraya masih berbentuk pilot project sehingga dianggap Isa Rachmatarwata tidak memiliki kajian manajemen risiko.

Kejagung menilai JPU telah ambil langkah yang benar dalam melakukan penyitaan aset milik Sandra Dewi.