Indeks Korupsi

Siapa Menas Erwin yang baru saja ditangkap KPK pada Rabu (24/9/2025). Simak pula peran Menas Erwin dalam TPPU di MA.

Kusnadi diperiksa bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi pihak swasta.

Budi menyebut, total uang yang telah disita terkait dengan kasus ini mencapai Rp65 miliar.

Wabup Jember Djoko Susanto mengadukan Bupati Jember Muhammad Fawait ke KPK. Ia melaporkan Fawait karena merasa tak dilibatkan dalam tugas di pemerintahan.

Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Ade Tri Aji Kusumah, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kutai Kartanegara (Kukar).

Menas Erwin ditangkap terkait dengan dugaan kasus suap pengurusan perkara di MA yang turut melibatkan Hasbi Hasan.

Kejagung memeriksa Abdullah Azwar Anas, Mantan Menteri MenPAN RB pada Rabu (24/9). Pemeriksaan mengategorikan Azwar sebagai saksi kasus Chromebook Nadiem.

KPK juga mengungkap adanya jual beli kuota haji khusus yang dilakukan travel langsung kepada masyarakat.

Kuasa Hukum Direktur Utama PT Wahana Adyawarna Menas Erwin Djohansyah mengklaim kliennya tidak pernah berurusan dengan eks Sekretaris MA, Hasbi Hasan.

Pemeriksaan Azwar Anas berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.

Budi juga menjelaskan bahwa potensi korupsi pada sektor anggaran tidak hanya terjadi pada pos penganggaran dan pembiayaan, tetapi juga pos penerimaan.

Tidak ditemukan sumber kredibel ataupun konfirmasi terhadap perkataan Prabowo soal kepala desa yang tersebar di media sosial tersebut.

KPK mendalami kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo.

KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pejabat Kemendag tak membantah angka penyaluran gula impor yang mencapai 87 persen hingga akhir Desember 2015.

Jubir KPK menilai putusan praperadilan membuktikan proses hukum oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penyidik KPK juga mendalami permintaan uang yang dialami pihak travel demi mendapatkan kuota tambahan haji khusus 2024.

KPK mengatakan uang yang disita terkait korupsi haji akan ditentukan oleh Majelis Hakim atau ketika perkara ini telah inkrah.

Azhar Jaya mengaku dicecar KPK soal peran Kemenkes dalam perencanaan dan penganggaran DAK untuk pembangunan RSUD Koltim.

Kejagung belum menerima dokumen apapun terkait permohonan praperadilan Nadiem Makarim.