Indeks Korupsi

KPK menangkap tujuh orang dalam kasus OTT Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan menyita Rp600 juta.

KPK perpanjangan penahanan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra untuk 30 hari.

Korupsi di BPK sudah berkali-kali. Aktivis antikorupsi menilai ini karena pengawasan mereka minim.

KPK memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah KONI.

KPK menetapkan tiga tersangka baru atas kasus suap yang diduga melibatkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.

Romy mengaku dapat duit, tapi sudah dia kembalikan. Dia menerima uang karena merasa sungkan terhadap pemberi.

Korupsi dapat mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarkan jurang ketimpangan.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.

DPR hanya butuh 15 hari untuk merevisi UU KPK, yang, bagi aktivis, adalah upaya sistematis melemahkan pemberantasan korupsi.

Ada kekuatan besar di balik Jokowi yang membuatnya tak berani menolak desakan revisi UU KPK.

Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR akan diuji materi di MK setelah diberi nomor.

Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Visi-misinya tak ada yang benar-benar baru.

Faktanya: KPK lebih dipercaya publik ketimbang DPR.

Bagi aktivis antikorupsi, keberatan Jokowi terhadap revisi UU KPK hanya demi menenangkan para pendukungnya.

ICW mengunggah poster 8 aktivis yang dulu lantang melawan penindasan, tetapi kini tidak berbicara dalam pelemahan KPK

ICW menilai Jokowi mengingkari janjinya memberantas korupsi karena setuju merevisi UU KPK.

Capim KPK Nurul Ghufron mengatakan SP3 yang diusulkan dalam revisi UU KPK sebagai suatu keniscayaan.

Pengusaha Bernard Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap kepada Bupati Kepulauan Talaud non-aktif Sri Wahyumi dengan total sekitar Rp591 juta.

Sejumlah lembaga umat beragama berharap Presiden Jokowi tidak menindaklanjuti rencana revisi UU KPK dengan tidak mengirim surat presiden (Supres) kepada DPR.

KPK tengah menghadapi pelbagai upaya pelemahan. Dari usulan revisi UU KPK, tuduhan "Polisi Taliban," kejanggalan kinerja pansel capim, hingga sindiran Jokowi.