Indeks Korupsi

KPK memeriksa kondisi kesehatan tersangka korupsi ekspor benih lobster Edhy Prabowo dan rapid tes negatif COVID-19, tetapi perlu isolasi mandiri 14 hari.

KPK menyatakan satu kartu ATM bank atas nama sekretaris pribadi istri Edhy Prabowo menjadi bukti vital kasus dugaan suap Menteri KKP Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo jadi tersangka korupsi benih lobster. Duit dari eksportir masuk ke kantong pribadinya dan dibelikan barang-barang mewah.

Kuntungan ekspor benih lobster lebih menguntungkan eksportir dan oligarki daripada nelayan kecil. Banyak didasari kepentingan politis daripada kompetensi.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar merespons terkait penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK usai kunjungan kerja dari AS.

Presiden Jokowi pastikan pemerintah menghormati proses hukum yang dialami Edhy Prabowo dan percaya KPK bekerja dengan baik.

Politikus senior Partai Gerindra, Arief Poyuono, mendesak Prabowo Subianto untuk mundur dari jabatan Menhan, usai OTT KPK Menteri KKP Edhy Prabowo.

Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK usai melakukan kunjungan kerja ke Hawaii, AS bersama istri dan pejabat KKP di tengah pandemi Corona.

Kementerian Kelautan dan Perikanan belum merespons tentang OTT KPK Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

KPK melakukan pemeriksaan terhadap politisi PPP Nizar Dahlan terkait dugaan gratifikasi Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

Dewas KPK menilai tak ada pelanggaran kode etik Ketua Firli Bahuri dan Deputi Penindakan Karyoto dalam OTT Universitas Negeri Jakarta.

UU Cipta Kerja mengatur gratifikasi sebagai objek pajak. Apa sebenarnya gratifikasi yang dimaksud?

Menurut Firli penangkapan sebagai metode memberantas korupsi yang selama ini dilakukan KPK dinilai tidak efektif.

Firli berencana penahanan dua kepala daerah tanpa bilang menyebut kasus.

Persepsi tersebut dipengaruhi penanganan COVID-19 yang terkait bantuan ekonomi langsung.

Benny Tjokro tak terima dinyatakan bersalah melakukan korupsi pengelolaan dana & penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Niat baik pemimpin tidak akan menghasilkan kebijakan yang baik jika proses pembuatannya mengabaikan kepentingan publik.

Berkas perkara kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung.

MA mengabulkan PK yang diajukan Anas Urbaningrum dan memotong masa hukuman dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengundurkan diri dari KPK. Alasannya, KPK telah berubah sejak setahun terakhir.