Indeks Korupsi

Jemy Sutjiawan merupakan pengendali PT Fiberhome yang ingin dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu beralasan harus menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Semarang.

Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang, mengatakan dirinya tidak mengajukan praperadilan dan akan mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya.

Menurut peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, mantan koruptor harusnya disingkirkan dari politik karena mereka pada dasarnya sudah gagal menjalankan amanah.

Eks komisioner KPU Wahyyu Setiawan mengeku dicecar 15 pertanyaan terkait keberadaan Harun Masiku.

Sebagai penerima suap dari Harun Masiku, Wahyu Setiawan telah dijatuhi hukuman dan telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

Hakim meminta Jaksa KPK memanggil kembali kakak kandung Gazalba Saleh di persidangan.

Pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai asalkan korupsi diminimalkan dan KPK diperkuat secara kelembagaan.

Sidang pembacaan vonis empat terdakwa korupsi jalan tol MBZ ditunda lantaran majelis hakim belum siap.

JAM Pidsus melimpahkan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ke jaksa penuntut umum (JPU).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kasus korupsi PT INKA yang ditangani Kejaksaan berawal dari laporan Menteri BUMN, Erick Thohir.

PDIP menyayangkan penggeledahan KPK berdampak pada elektabilitas Ita sebagai petahana dalam kontestasi Pilkada Kota Semarang 2024.

Zahir disebut menerima suap atas seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemkab Batu Bara tahun 2023.

KPK mencegah staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, bepergian ke luar negeri.

Kejati Jatim masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk menentukan kerugian negara dalam perkara ini.

Para saksi ditanya tentang proses lelang pembangunan tempat evakuasi sementara (TES)/shelter tsunami di NTB.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan surat pemanggilan dari KPK baru diterima kliennya pada Jumat pagi.

Kejaksaan Agung menetapkan lagi tujuh tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Antam periode 2010-2022.

Dari 34 saksi tersebut telah hadir 30 saksi, 4 saksi lainnya 2 berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah haji dan 2 lainnya sakit.

Dalam kasus ini, diduga ada praktik lancung terkait kerja sama yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022.