Indeks Korupsi

KPK membuka peluang memeriksa anggota keluarga Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, pada pekan depan.

Penyidik sampai saat ini tengah menelusuri aset-aset lain milik tersangka kasus dugaan korupsi IUP PT Timah.

KPK terus melacak dan melakukan penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis milik Eko Darmanto.

Panji menjelaskan permintaan uang Rp50 miliar oleh Firli kepada SYL terkait dengan adanya masalah di KPK.

Hingga saat ini, tim penyidik Kejagung telah memeriksa lebih dari 140 orang saksi dalam kasus korupsi timah.

Sandra Dewi irit bicara usai menjalani pemeriksaan di Kejagung terkait kasus yang menjerat suaminya.

Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi guna mengonfirmasi kendaraan mewah yang disita dari apartemen milik suaminya, Harvey Moeis.

Hasbi Hasan juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar.

Pemerintah dianggap lalai mencegah terjadinya korupsi dalam tata kelola pertambangan timah.

Tidak ada informasi dan keterangan yang membenarkan bahwa video rumah mewah dalam unggahan adalah milik Sandra Dewi.

Penyidik juga sudah melakukan pemblokiran rekening dan sejumlah dokumen Harvey Moeis terkait korupsi PT Timah.

Eks Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi didakwa membantu dua pengusaha untuk menggarap beberapa proyek pengadaan fasilitas Basarnas.

RD ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kegiatan importasi gula PT SMIP tahun 2020-2023.

Kejagung sudah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi timah ini, termasuk Helena Lim dan Harvey Moeis.

KPK kembali memanggil Windy Idol sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Hasbi Hasan.

Bank Jateng KCP Kaligawe Semarang membuat rekening penampungan kredit untuk sekelompok pegawai Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

KPK harus jalan terus mengusut aliran dana Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem, meski uang sudah dikembalikan ke SYL.

KPK menyita 10 bidang tanah dan bangunan milik Gubernur non aktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terkait kasus dugaan suap di Pemprov Maluku Utara.

Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan menilai tuduhan yang disampaikan JPU tanpa didasari alat bukti maupun barang bukti yang sah.