Indeks Korupsi

KPK merespons alasan ketidakhadiran Staf Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Kusnadi dengan alasan masih trauma dibentak penyidik.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tersangka kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah periode 2015-2022.

Jalan agar RUU Perampasan Aset melaju menjadi undang-undang tampaknya masih menemui tembok tebal.

Kusnadi melaporkan penyidik KPK, bernama Rossa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan terhadap handphone milik Kusnadi dan Hasto ke Bareskrim.

Komnas HAM akan menindaklanjuti laporan Hasto dan Kusnadi terkait penyitaan HP.

Tenri tak banyak berkomentar usai diperiksa oleh penyidik KPK soal kasus TPPU terkait aset SYL yang diduga diatasnamakan keluarga.

Ronny akan melaporkan Penyidik KPK bernama Rossa Purbo Bekti yang disebut menggeledah Kusnadi tidak sesuai prosedur ke Komnas HAM.

Alex mengatakan penyidik KPK sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku.

Salah satu isi buku catatan Hasto Kristiyanto yang disita KPK adalah soal strategi pemenangan Pilkada 2024.

KPK membantah tudingan pencarian buron KPK, Harun Masiku, hanya gimik.

Pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK merupakan pertama kalinya dilakukan usai Harun Masiku ditetapkan sebagai buron empat tahun lalu.

SYL mengatakan dirinya sangat membutuhkan uang untuk membayar para pengacara yang mendampinginya di persidangan.

PDIP merasa ada motif politik jelang Pilkada 2024 dibalik pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK 

Hakim menolak gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK terhadap Bupati Sidoarjo nonaktif, Ahmad Muhdlor Ali.

Selain pidana penjara, terdakwa Edy Susanto Purnomo juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp50 juta.

Kejagung menampik adanya emas palsu berasal dari kasus dugaan korupsi PT Antam yang beredar di masyarakat.

Ahmad Sahroni telah mengonfirmasi kehadirannya dan siap memberikan kesaksiannya pada sidang ini.

Klaim yang tersebar di media sosial menggunakan potongan liputan Metro TV yang tidak menyebut sama sekali terkait kemungkinan ambruknya Tol MBZ.

Jumlah tersebut adalah total honor yang diterima untuk jasa hukum di tahap penyelidikan dan penyidikan.

Perbuatan korupsi terdakwa disebut telah merugikan negara hingga Rp7,7 miliar.