Indeks Korupsi

Sekretaris MA Tak Terima Dianggap Sembunyikan Royani
Hukum
Rabu, 25 Mei 2016

Sekretaris MA Tak Terima Dianggap Sembunyikan Royani

Nurhadi membantah sembunyikan sopirnya yang bernama Royani. KPK sedang mencari Royani karena dia sudah dua kali dipanggil komisi antirasuah tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan.
Jaksa Agung Dukung Sprindik Baru untuk La Nyalla
Olahraga
Selasa, 24 Mei 2016

Jaksa Agung Dukung Sprindik Baru untuk La Nyalla

Penerbitan sprindik baru yang ketiga kalinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, didukung penuh oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung.
Terima Suap, Direktur Keuangan FIFA Dipecat
Olahraga
Selasa, 24 Mei 2016

Terima Suap, Direktur Keuangan FIFA Dipecat

FIFA memecat Markus Kattner, direktur keuangan organisasi tersebut, karena kedapatan menerima uang suap jutaan dolar Amerika Serikat selama lebih dari enam tahun.
Sempat Mangkir, Nurhadi Akhirnya Penuhi Panggilan KPK
Hukum
Selasa, 24 Mei 2016

Sempat Mangkir, Nurhadi Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nurhadi memenuhi panggilan komisi antirasuah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Korupsi Seragam Dinas Rugikan Negara Rp360 juta
Senin, 23 Mei 2016

Korupsi Seragam Dinas Rugikan Negara Rp360 juta

Tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam dinas Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yaitu, H Marjuzi, Nurfadila dan Maksun diduga telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp360 juta pada 2014 lalu.
ICW Akui Nomor Kependudukan Tunggal Bisa Tangkal Korupsi
Hukum
Sabtu, 21 Mei 2016

ICW Akui Nomor Kependudukan Tunggal Bisa Tangkal Korupsi

Wacana pemberlakuan nomor kependudukan tunggal (SIN) oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari ICW dan KPK. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa SIN dapat mengurangi ruang gerak bagi perilaku korupsi sekaligus meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap hukum.
Dipanggil KPK, Nurhadi dan Eddy Mangkir
Jumat, 20 Mei 2016

Dipanggil KPK, Nurhadi dan Eddy Mangkir

Nurhadi dan petinggi PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro mangkir dari panggilan KPK. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.
Fahri Hamzah Sebut Setoran Parpol Akar Korupsi
Politik
Jumat, 20 Mei 2016

Fahri Hamzah Sebut Setoran Parpol Akar Korupsi

Politisi PKS Fahri Hamzah menegaskan akar kebobrokan politik di Indonesia saat ini adalah sikap partai politik yang sering meminta setoran kepada para anggotanya.
Korupsi Pilkada, Kantor KPU Karawang Digeledah
Hukum
Kamis, 19 Mei 2016

Korupsi Pilkada, Kantor KPU Karawang Digeledah

KPU Kabupaten Karawang digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri terkait dugaan korupsi anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan terkait penanganan kasus dugaan korupsi anggaran pilkada di lingkungan KPU Karawang.
Usut Kasus Suap, KPK Dalami Sejumlah Perkara di PN Jakpus
Hukum
Kamis, 19 Mei 2016

Usut Kasus Suap, KPK Dalami Sejumlah Perkara di PN Jakpus

Hari ini, Kamis (19/5/2016) KPK memeriksa Presiden Direktur PT Metropolitan Tirtaperdana Rudy Nanggulangi. Perusahaan itu diketahui memiliki saham sekitar 25 persen di PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Pemeriksaan itu sebagai langkah komisi antirasuah mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termasuk keterlibatan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam kasus dugaan pemberian hadiah terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.
Terima Suap, Wakil Ketua DPRD Sumut Dituntut 7 Tahun Penjara
Hukum
Senin, 16 Mei 2016

Terima Suap, Wakil Ketua DPRD Sumut Dituntut 7 Tahun Penjara

Kamaluddin Harahap dituntut 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,26 miliar dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Jaksa juga menuntut agar Kamaluddin membayar uang pengganti sebesar Rp1,26 miliar.
JK Imbau Upaya Pemberantasan Korupsi Tidak Berlebihan
Hukum
Kamis, 12 Mei 2016

JK Imbau Upaya Pemberantasan Korupsi Tidak Berlebihan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya dilakukan dengan berlebihan sehingga membuat takut orang-orang pemerintahan.
Penyidik Polri Diperiksa KPK Terkait Bupati Subang
Hukum
Kamis, 12 Mei 2016

Penyidik Polri Diperiksa KPK Terkait Bupati Subang

KPK memeriksa anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Subang Ojang Sohandi.
Diperiksa KPK, Ketua Kapoksi PAN Irit Bicara
Hukum
Kamis, 12 Mei 2016

Diperiksa KPK, Ketua Kapoksi PAN Irit Bicara

Andi Taufan Tiro irit bicara saat dirinya tiba di gedung KPK. Andi diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.
Nazaruddin Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Hukum
Rabu, 11 Mei 2016

Nazaruddin Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikategorikan sebagai "grand corruption".
KPK Periksa Irwandi Yusuf Terkait Korupsi Proyek Dermaga
Hukum
Rabu, 11 Mei 2016

KPK Periksa Irwandi Yusuf Terkait Korupsi Proyek Dermaga

KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf dalam perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dermaga Sabang 2011 yang dibiayai APBN.
HMI Polisikan Saut Situmorang
Hukum
Senin, 9 Mei 2016

HMI Polisikan Saut Situmorang

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.
YLBHI Minta Aparatur Peradilan Tersandung Hukum Mundur
Hukum
Kamis, 5 Mei 2016

YLBHI Minta Aparatur Peradilan Tersandung Hukum Mundur

YLBHI minta aparatur di lembaga peradilan, baik hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan tenaga lainnya yang tersandung masalah hukum untuk mundur
Kejagung Belum Bisa Pastikan Posisi La Nyalla
Hukum
Rabu, 4 Mei 2016

Kejagung Belum Bisa Pastikan Posisi La Nyalla

Kejagung belum bisa memastikan di mana posisi buronan kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti.
Wakil Wali Kota Ambon Diperiksa KPK
Hukum
Rabu, 4 Mei 2016

Wakil Wali Kota Ambon Diperiksa KPK

KPK memeriksa Wakil Wali Kota Ambon Muhammad Armyn Syarif Latuconsina dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR anggaran 2016.