Indeks Korupsi

Sejak Februari 2015, tercatat empat pengajuan praperadilan tersangka korupsi di KPK dikabulkan hakim, selebihnya ditolak. Kekalahan tersebut tidak membuat KPK tinggal diam, tetapi justru menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk berbenah. Pelajaran itu akan diuji dalam praperadilan Irman Gusman yang akan berlangsung pertengahan Oktober mendatang.

Muhammad Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP mengatakan transparansi secara elektronik atas seluruh kebijakan pemerintah akan dapat mencegah tindak pidana korupsi.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Jabatan adalah amanah. Tidak semua orang bisa mengembannya. Sebagian mengkhianati amanah tersebut dengan melakukan korupsi. Sudah banyak contohnya di negeri ini. Para calon yang kini sedang berjuang mendapatkan kursi, harus belajar dari mereka yang pernah tergelincir korupsi.

KPK menyatakan bahwa Farizal telah menerima uang sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan dari terdakwa Xaveriandy Susanto, sedangkan Irman Gusman diduga telah menerima Rp100 juta.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Majelis hakim menyatakan, telah menolak nota keberatan yang diajukan terdakwa La Nyalla Mattalitti dan tim pengacara. Alasannya, surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka tidak pernah dipersoalkan atau diajukan praperadilan.

Banyak orang menganggap pendidikan anti korupsi cukup dengan mendidik anak-anak soal kejujuran. Tapi di tengah kebiasaan korup yang demikian luas, saya khawatir konsep kejujuran menjadi terlalu abstrak, bahkan klise. Maka saya memilih untuk menjelaskannya dalam format yang lebih kongkrit, dengan mengambil contoh dari hal-hal yang disaksikan anak-anak dalam kehidupan nyata mereka.

Orang-orang yang hidup sangat sejahtera cenderung lebih mudah untuk berbohong, berbuat curang, dan melanggar hukum demi kepuasan pribadinya tanpa ada penyesalan. Pemicunya tak lain karena kecanduan pada uang.

Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perum Bulog dalam kasus suap yang menyeret nama mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

“XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat," sebut Komisioner KPK, Alexander Marwata.

KPK membantah pernyataan pihak Irman Gusman bahwa lembaga antikorupsi itu terlalu dini dalam menetapkan uang senilai Rp100 juta sebagai bentuk suap. KPK menyebut pernyataan pihak Irman melalui pesan singkat dan media sosial itu memutarbalikkan fakta.

"Uang itu sudah diterima oleh IG (Irman Gusman). Uang tersebut bahkan diambil dari dalam kamar," tegas Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief.

Wawan hanya dituntut hukuman 1,5 tahun penjara meski didakwa telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp9,7 miliar.

Mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dikabarkan mulai memperbaiki hubungannya dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Hal ini dilakukan Mahathir untuk menghadang sepak terjang Perdana Menteri Najib Razak yang rezimnya diterpa berbagai masalah korupsi. Mengapa kedua musuh bebuyutan ini akhirnya mau bersatu?

Kedatangan hakim agung itu untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait draf aturan pemidanaan korporasi yang terlibat korupsi oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian diduga terlibat kasus perizinan legal melalui OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (4/9/2016). Sementara itu, Mendagri menunggu pemberitahuan resmi dari KPK untuk kemudian memberhentikan Yan dari jabatannya.

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis masing-masing kepada Ariesman Widjaja selama tiga tahun penjara, denda sebesar 200 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan dan Trinanda Prihantoro selama dua tahun enam bulan penjara, denda 150 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

Terbukti menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebesar Rp2 miliar, mantan Direktur Utama Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja divonis tiga tahun kurungan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan putusan dari jaksa penuntut umum KPK.