tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto, memastikan efisiensi anggaran sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, tidak akan mengganggu proses pencarian buron rasuah dan pemeriksaan saksi di lembaga antirasuah itu.
"Sampai saat ini, tidak ada kendala. Masih sesuai target 2025," kata Setyo, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan penghematan anggaran ini tidak memengaruhi anggaran untuk pemeriksaan saksi dan ahli.
Dia mengakui ahli yang dimintai keterangan dalam penanganan perkara rasuah mendapatkan honor. Namun, untuk saksi akan diberi biaya pengganti bila meminta penggantian biaya transportasi.
Tessa menjelaskan pada pemeriksaan saksi, sejatinya KPK telah mempertimbangkan anggaran sebelum diundang ke Gedung KPK, Jakarta.
"Pemeriksaan saksi tentu melihat mana yang lebih hemat. Penyidik yang ke daerah atau saksi yang dipanggil ke kantor KPK. Dan hal ini sudah terjadi jauh sebelum program penghematan Bapak Presiden Prabowo," kata Tessa, dalam keterangan tertulis, Selasa.
Sebelumnya, KPK menyatakan mendukung perintah Prabowo dalam penghematan dana, yang dilakukan dengan penghematan perjalanan ke luar negeri. KPK mengutamakan pengarsipan dengan konsep digital.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
