Mahfud MD meminta pemerintah memperlakukan masyarakat Papua sama dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu, dia mendesak pelaku rasisme ditindak tegas oleh aparat hukum.
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar masalah di Papua diselesaikan dengan perjanjian internasional. Menanggapi hal itu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menolak keinginan itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pidatonya adalah sikap yang tidak serius dalam merespons kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
Jokowi meminta masyarakat Papua memaafkan perlakuan rasis di Surabaya—peristiwa yang lantas memicu kerusuhan di Manokwari dan beberapa tempat lain. Tapi itu tidak relevan karena: aparat ditambah, internet dicekik.
KontraS mendesak pemerintah agar segera membuka mata dan telinga, bahwa persoalan Papua bukan hanya masalah infrastruktur dan ekonomi, namun juga cara memanusiakan manusia.
KontraS mengatakan, tidak mudah bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan ekspresi politik terhadap pemerintah Indonesia secara terbuka karena kerap direspons dengan represi aparat.
Kerusuhan Papua jadi besar dan meluas, menurut Moeldoko, karena adanya campur tangan dari kelompok bersenjata politik yang tak senang dengan kemajuan Papua.