Indeks Konflik Papua

Polisi mengklaim sedang mengumpulkan bukti untuk mendalami peran Tri Susanti dalam aksi massa ormas yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. 

Masyarakat Papua marah lantaran mahasiswa asal Papua di Surabaya mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika pengepungan asrama mereka, Sabtu (16/8).

Mabes Polri menyatakan situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada hari ini sudah kondusif.  

Moeldoko mengakui bahwa kerusuhan di sejumlah titik wilayah Papua ada kaitannya dengan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Mendagri meminta Gubernur Papua dan Papua Barat segera menemui Gubernur Jawa Timur untuk membicarakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Menurut Sandiaga, rakyat Papua belum merasakan kemerdekaan ekonomi, padahal sumber daya alam Bumi Cendrawasih sangat melimpah.

Mabes Polri mengklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat untuk membatasi peredaran berita hoaks dan pemulihan keamanan di dua provinsi tersebut. 

Tjahjo meminta kepolisian tidak melarang demonstrasi di Papua meskipun tanpa izin.

Aksi Kamisan hari ini secara khusus menyampaikan solidaritas untuk seluruh rakyat Papua, mahasiswa Papua, di mana pun mereka berada.

Mendagri meminta pejabat daerah Papua dan Papua Barat untuk tidak keluar wilayahnya masing-masing. 

Penanganan yang harus dilakukan terhadap kerusuhan di Papua memang harus dilakukan secara hati-hati, namun bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa pun.

Dari pantauan di lapangan, orator yang berada di atas mobil komando juga kerap kali meyerukan isu Papua Merdeka.

Aliansi Mahasiswa Papua mengaku sudah bosan dengan permintaan maaf pemerintah karena tidak pernah ada solusi. 

Polri menyebut tidak boleh underestimate, tapi dalam kondisi overestimate. Artinya ada hal yang tidak bisa dan bisa diprediksi terkait situasi terkini di Papua.

"Kawan-kawan, kita akan menuju Istana Negara, kita akan menyampaikan isu rasisme, kita menantang isu rasisme. Kawan-kawan sepakat?" kata Korlap.

Semestinya pemerintah mulai jujur dan berdialog soal sejarah Papua yang terentang sebelum 1969 hingga usai integrasi. Namun hal ini tidak pernah dilakukan.

Sejumlah massa aksi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme mulai berkumpul untuk berunjuk rasa di Istana Negara, Kamis (22/8/2019)

Moeldoko memgklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan demi keamanan nasional.

Rencananya mereka akan berunjuk rasa menuju Istana Negara.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah seharusnya makin dewasa jangan gunakan pendekatan repressive dengan membatasi penggunaan jaringan internet di Papua.