Indeks Konflik Papua

Semestinya pemerintah mulai jujur dan berdialog soal sejarah Papua yang terentang sebelum 1969 hingga usai integrasi. Namun hal ini tidak pernah dilakukan.

Moeldoko memgklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan demi keamanan nasional.

Rencananya mereka akan berunjuk rasa menuju Istana Negara.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah seharusnya makin dewasa jangan gunakan pendekatan repressive dengan membatasi penggunaan jaringan internet di Papua.

Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8/2019) dinilai sebagai tindakan represi digital oleh pemerintah.

Perangkat keamanan setingkat kepolisian menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia tidak perlu menggunakan kekerasan atau bersikap berlebihan saat merespons aksi massa.

Aparat keamanan Indonesia semakin keras merespons aksi-aksi mahasiswa Papua di Jawa.

Pemerintah Indonesia mengatasi protes rasialisme dengan lagi-lagi pendekatan keamanan di Papua.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe hampir 20 tahun otonomi khusus dilakukan di Papua dan tak ada perubahan apa-apa di Bumi Cendrawasih itu.

Jokowi bikin bermacam pembangunan di Papua, tapi rasisme terhadap orang Papua dibiarkan.

Polri menyebut tidak boleh underestimate, tapi dalam kondisi overestimate. Artinya ada hal yang tidak bisa dan bisa diprediksi terkait situasi terkini di Papua.

Usai Manokwari, Fakfak dan sejumlah daerah di Papua memanas, Presiden Jokowi menelepon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk memastikan situasi keamanan di kawasan tersebut.

Pemerintah membatasi akses internet, mengerahkan pasukan tambahan ke Papua tanpa menyentuh masalah utama: rasisme terhadap orang Papua.

Sejumlah massa aksi yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme mulai berkumpul untuk berunjuk rasa di Istana Negara, Kamis (22/8/2019)

“Perjuangan Papua adalah perjuangan membela hak hidup. Bangsa ini sedang dihabisi.”

Cek fakta Kominfo atas salah satu twit soal "penculikan" terhadap mahasiswa Papua ternyata keliru.

Kementerian Kominfo memblokir internet di Papua dan Papua Barat pada hari ini.  

Wiranto mendorong masyarakat Papua untuk membuka pintu maaf bila ada kesalahan dari masyarakat di luar Papua yang sempat melukai perasaan mereka.

Yaqut Cholil Qoumas menduga ada pihak yang mendesain gelombang aksi massa di Papua dan Papua Barat.

Aksi di sejumlah wilayah Papua ini disebabkan oleh tindakan rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.