Indeks Konflik Papua

Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS hingga YLBHI menyomasi Kemkominfo soal pemblokiran internet di Papua.

Menurut istri Gus Dur, tindakan pelecehan terhadap warga Papua itu telah menjatuhkan harkat dan martabat seluruh warga Indonesia sendiri.

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya menyebbut ada 'pihak-pihak' yang mencari celah agar bisa mengguncang persatuan Indonesia.

Menurut Mahfud MD, konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia saat ini tidak memungkinkan referendum dilaksanakan di Papua. 

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar masalah di Papua diselesaikan dengan perjanjian internasional. Menanggapi hal itu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menolak keinginan itu.

Kompol Sarce Christiaty Leo Dima dinonaktifkan dari tugasnya sebagai Kapolsek Sukajadi, Bandung, Jawa Barat, untuk memudahkan pemeriksaan oleh Propam.

Alissa Wahid meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas ke pelaku rasisme pemicu terjadinya kerusuhan Papua.

Pertemuan dengan masyarakat Papua di Jakarta itu juga dihadiri oleh Gubernur Anies Baswedan. 

Seorang anggota kelompok bersenjata tewas terkena peluru aparat dalam baku tembak dengan Polri di Pasar Jibama, Wamena, Papua.

Kepolisian menetapkan 10 orang di Timika menjadi tersangka perusakan dan kepemilikan senjata api.

Kontribusi Pulau Papua dan Maluku terhadap PDB Indonesia paling kecil dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.

Surat keputusan pemecatan Tri Susanti ditandatangani melalui rapat pengurus FKPPI Jatim yang berlangsung di Hotel Singgasana Surabaya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pidatonya adalah sikap yang tidak serius dalam merespons kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.

Jokowi meminta masyarakat Papua memaafkan perlakuan rasis di Surabaya—peristiwa yang lantas memicu kerusuhan di Manokwari dan beberapa tempat lain. Tapi itu tidak relevan karena: aparat ditambah, internet dicekik.

Jokowi akan mengundang para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Papua dan Papua Barat untuk datang ke Istana pada pekan depan.

Tjahjo meminta kepolisian tidak melarang demonstrasi di Papua meskipun tanpa izin.

KontraS mendesak pemerintah agar segera membuka mata dan telinga, bahwa persoalan Papua bukan hanya masalah infrastruktur dan ekonomi, namun juga cara memanusiakan manusia.

Masalah utama di Papua yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tuntutan untuk referendum, belum didengar dan perlu dibuka ruang dialog.

KontraS mengatakan, tidak mudah bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan ekspresi politik terhadap pemerintah Indonesia secara terbuka karena kerap direspons dengan represi aparat.

Moeldoko memgklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan demi keamanan nasional.