Mahfud Minta Pemerintah Atasi Kesenjangan di Papua & Tindak Rasisme

Mahfud MD meminta pemerintah memperlakukan masyarakat Papua sama dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu, dia mendesak pelaku rasisme ditindak tegas oleh aparat hukum.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 23 Aug 2019 18:47 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin (15/4/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

tirto.id - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD meminta pemerintah memberikan pelayanan dan memperlakukan masyarakat Papua sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan masyarakat Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu mendapatkan pelayanan dan perlakuan selayaknya sebagai warga negara Indonesia.

"Selama ini barangkali pemerintah sudah berusaha. Saya lihat pemerintah sudah berusaha sebaik-baiknya untuk tetap mempertahankan Papua sebagai saudara kita, mulai dari Presiden Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, juga Gus Dur," kata Mahfud.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyampaikan hal tersebut dalam diskusi "Gerakan Suluh Kebangsaan bersama Tokoh Bangsa Menyikapi Situasi Papua," di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2019).

Agar warga Papua mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya, ia meminta pemerintah memastikan tidak ada kesenjangan dan mengontrol program pembangunan di wilayah timur Indonesia itu sehingga terimplementasi dengan baik.

"Papua bagian dari kita, kemudian misalnya kalau terjadi sesuatu, keadilan sosial harus dijaga, sehingga tidak ada kesenjangan, bagaimana menjaga persaudaraan kita ini," ujar Mahfud.

Dia pun mengaku kaget dan cemas saat mendengar adanya tindakan rasisme ke mahasiswa Papua di Surabaya. Apalagi, persekusi dan diskriminasi rasial itu memicu gejolak di Papua dan Papua Barat.

"Sehingga eskalasi tindak kekerasan berkembang seperti apa, meskipun kecil-kecilan seperti efek domino dari sini ke sini, itu mencemaskan kita," ujar Mahfud.

Mahfud juga meminta aparat penegak hukum menindak secara tegas pelaku rasisme yang menjadi pemicu aksi massa serta kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat

"Sebab, selama ini kan masalah hukum tidak ada peradilannya. Nah sekarang harus, apakah itu di Jawa maupun di Papua, terutama isu rasis. Provokator untuk mengeskalasikan gerakan tersebut juga harus ditindak tegas, apalagi yang merobek-robek NKRI, harus ditindak tegas," ujar Mahfud.