Fadli Zon: Jokowi Harus Turun Langsung & Bicara dengan Tokoh Papua

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pidatonya adalah sikap yang tidak serius dalam merespons kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 23 Aug 2019 08:19 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) didampingi Sejarawan Taufik Abdullah (kiri) memberikan paparan saat bedah buku "Indonesia Tidak Pernah Dijajah" karya Batara R Hutagalung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.

tirto.id -

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam pidatonya adalah sikap yang tidak serius dalam merespons kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat akibat protes atas ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Fadli mengatakan langkah yang dilakukannya bersama sejumlah anggota dewan asal Papua malah jauh lebih nyata dan serius. Langkah yang dimaksud Fadli Zon adalah kunjungannya ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

“Kalau bisa besok, lusa itu [Jokowi] langsung ke Papua, kan mempunyai perhatian ke sana. Coba bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang mempunyai pengaruh, jangan hanya dengan tokoh-tokoh sendiri saja, tokoh-tokoh kita sendiri, tetapi tokoh-tokoh yang memang mau didengar oleh masyarakat di Papua dan meredakan itu," ucap Fadli.

Fadli justru menantang Jokowi untuk melakukan hal serupa seperti yang telah ia lakukan. Bahkan bila perlu, Jokowi terbang langsung ke Papua untuk menenangkan rakyat Papua di sana.

“Ya maaf-maafkan saja, sudah kayak pernyataan lebaran gitu. Pernyataannya itu tidak komprehensif," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Aksi massa di beberapa wilayah Papua yang terjadi hingga Rabu (21/8/2019) sebagai respons masyarakat Papua terhadap tindakan rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu.

Perlakuan rasisme yang dialami oleh mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya tidak segera mendapat respons dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Jawa Timur. Akhirnya pada Senin (19/8/2019) pagi situasi mencekam menyelimuti Manokwari. Sejumlah jalan protokol diblokir mahasiswa dan masyarakat, gedung DPRD dibakar massa.

Aksi ini merembet ke kota-kota lain yakni Sorong, Fakfak, Timika dan Jayapura.

Pernyataan pertama yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo setelah kerusuhan di Manokwari dan beberapa kota lain, Senin (19/8/2019) kemarin, adalah meminta warga Papua memaafkan pelaku rasis di Surabaya.

Saat itu, Jokowi tak meminta aparat mengerahkan kekuatan lebih besar untuk meredam kerusuhan. Sehari berselang, pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto menerangkan pemerintah menambah jumlah personel Polri ke Papua untuk "mengamankan objek vital". Salah satu yang ditugaskan adalah Brimob dari Polda Sulawesi Selatan yang berjumlah dua kompi--setara 200 orang.

Untuk meredam gejolak di Papua dan Papua Barat, Pemerintah melalui Kemenkominfo justru memperlambat dan bahkan memblokir sama sekali akses internet. Pemblokiran total dilakukan Rabu (21/9/2019) hingga waktu yang tidak ditentukan.