tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pelambatan (throttling) dan pemblokiran jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pelambatan dan pemblokiran internet bukanlah satu upaya yang baik dalam menyelesaikan masalah di Papua.
"Persoalannya itu hanya menunda masalah, sama blokir itu kan menunda [masalah]. Kami harap persoalan Papua tidak seperti itu," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Fadli mengatakan pemerintah harus berani menghadapi persoalan di Bumi Cenderawasih dan segera menyelesaikannya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan pemerintah untuk tak menggampangkan persoalan yang ada di Papua.
Alasan pemblokiran untuk membendung hoaks, menurut Fadli malah menimbulkan masalah baru di Papua. Masalah itu yakni terpangkasnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengakses internet.
"Hak untuk mendapatkan akses internet itu hak dasar, enggak boleh seenaknya main delay," tegasnya.
Fadli bahkan menyamakan pemblokiran internet seperti upaya pemberedelan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Pembatasan informasi, kata dia justru mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional.
"Menurut saya harus diakhiri karena justru jadi perhatian dunia, something wrong. Kita kayaknya defensif mau menutupi informasi seperti zaman dulu, dulu kan diberedel. Ini kan bredel bentuk baru namanya," ucapnya.
Pelambatan dan pemblokiran jaringan internet di Papua dan Papua Barat ini ternyata tak berpengaruh terhadap tren pembicaraan terkait Papua di media sosial. Hal itu disampaikan Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit--mesin untuk menganalisis media sosial.
Dalam melakukan analisanya, Ismail menggunakan media sosial Twitter untuk mengamati narasi-narasi yang berkembang setelah kerusuhan di Papua.
Fahmi mengatakan kata kunci "West Papua" ramai diperbincangan di dunia internasional. Bahkan, kata dia, tren pembicaraan soal Papua meningkat setelah ada pelambatan dan disusul pemblokiran internet di sana.
"West Papua trennya tetap tinggi, abis diblokir makin tinggi karena mereka tidak di Papua," jelas Ismail kepada reporter Tirto, Senin (26/8/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan
