Indeks Komisi Penyiaran Indonesia

Media yang ingin diawasai KPI seperti Netflix dan YouTube sudah dilengkapi dengan fitur-fitur proteksi seperti parental control.

Komisioner Komisi Penyiaran Indoneia Hardly Stefano membantah pernyataan ketuanya, Agung Suprio yang berencana mengawasi konten Netflix dan Youtube.

Ombudsman menilai kapabilitas termasuk integritas para komisioner KPI 2019-2022 dipertanyakan. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman.

Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.

Ombudsman mendapati tidak ada petunjuk teknis dan SOP soal mekanisme seleksi calon komisioner KPI.

DPR menyatakan, tak bermasalah jika Netflix dan YouTube akan diawasi oleh KPI sejauh aturannya ditegakkan.

Peneliti Remotivi menilai surat edaran KPI yang melarang pria berperilaku dan berpakaian seperti wanita tak sejalan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Presiden Jokowi didesak menunda pengesahan komisioner KPI karena dinilai banyak kejanggalan. Namun, Komisi I DPR RI ngotot bahwa seleksi yang dilakukan telah disetujui semua fraksi.

Ombudsman RI sudah melaporkan sejumlah kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi komisioner KPI.

Ada 4 orang pengurus KPI periode 2016-2019 yang kembali terpilih yakni, Nuning Rodiyah, Agung Supriyo, Yuliandre Darwis, dan Ubaidilah.

KPI mengapresiasi seluruh lembaga penyiaran yang terus memberikan edukasi terkait Pemilu.

KPI meminta seluruh lembaga penyiaran mematuhi semua aturan penyiaran terkait hasil hitung cepat Pemilu 2019. 

Namun, KPI mengatakan, belum ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran selama masa tenang sejak 14 sampai 16 April.

Koordinator Divisi Litbang KPI Pusat Andi Andrianto mengatakan, berdasarkan hasil survei, program infotainment memperoleh nilai paling rendah.

Tiga stasiun televisi mendapat teguran dari KPI karena tayangannya saat Ramadan tahun ini tidak layak dilihat anak-anak.

Tayangan infotainment tidak pernah mencapai standar kualitas yang ditetapkan KPI.

Abhipraya. Hidup sebagai transpria di Indonesia tidaklah mudah.

KPI menilai frekuensi publik mesti dimanfaatkan untuk kepentingan publik bukan kelompok politik tertentu.

Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dipreteli untuk mengatur konten frekuensi publik yang sehat.

Pada prinsipnya, iklan politik maupun iklan komersial di televisi harus menguntungkan publik.