Indeks Komisi Penyiaran Indonesia

KPI menilai frekuensi publik mesti dimanfaatkan untuk kepentingan publik bukan kelompok politik tertentu.

Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dipreteli untuk mengatur konten frekuensi publik yang sehat.

Pada prinsipnya, iklan politik maupun iklan komersial di televisi harus menguntungkan publik.

KPID wanti-wanti kepada stasiun tv dan radio, hitung cepat hanya boleh dilakukan setelah pemungutan suara ditutup.

Ada sembilan poin keberatan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) versi DPR yang disampaikan pada bulan Agustus 2016. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menganggap DPR telah menyiapkan UU Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran.

Pertemuan Media Anggota Penyiaran berlangsung dari 18-26 Oktober 2016 tersebut diikuti sekitar 700 peserta dari 64 negara untuk membicarakan perkembangan dan masa depan media radio, televisi, dan media baru termasuk media sosial.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi peringatan kepada pihak TV-One terkait tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan episode "Setelah Ahok Minta Maaf" yang dinilai berbau isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA).

Menkominfo akan menyiapkan payung hukum untuk mengevaluasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) guna memudahkan rujukan perpanjangan izin penyiaran publik ke depan.

Menkominfo menyarankan agar Komisi Penyiaran Indonesia menyediakan konten yang solid dan seimbang. Konten tersebut sebaiknya tidak hanya sebagai tontonan tetapi juga menjadi tuntunan masyarakat.

Mencari tahu tentang kuis Bisik-bisik ibarat menyusun pasel yang kepingnya tidak lengkap. Jangankan nilai bisnisnya, bahkan informasi dasar seperti kapan ia mulai tayang, kapan ia berhenti, dan mengapa ia berhenti beredar seperti desas-desus, seperti bisik-bisik itu sendiri.

Sembari menunggu RUU Penyiaran disahkan DPR, pemerintah akan melakukan uji coba siaran televisi digital. Proses uji coba itu berupa penggunaan jaringan frekuensi tunggal, jaringan multifrekuensi dan kolaborasi.

Komisi I DPR meminta pada Komisioner KPI Pusat yang baru terpilih untuk tidak menunda keputusan perpanjangan siaran 10 stasiun televisi swasta. Percepatan izin tersebut diperlukan guna memberi kepastian investasi untuk mempersiapkan digitalisasi televisi.

KPI sejak 2011-2015 telah mengeluarkan 674 sanksi bagi Lembaga Penyiaran.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) berencana memprotes sinetron “Asisten Rumah Tangga” (ART) kepada stasiun televisi yang menayangkannya serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena dianggap melecehkan profesi pekerja rumah tangga.

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Syafruddin Kalo,SH, mengkritik perilaku artis dangdut Zaskia Gotik yang menyebutkan lambang sila kelima Pancasila sebagai “bebek nungging” saat tampil di acara “Dahsyat” di stasiun televisi RCTI. Prof Syafruddin menyebutkan bahwa tindakan tersebut harus diberikan sanksi yang tegas.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi penayangan iklan partai politik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.