Indeks Komisi Ix Dpr Ri

Menurut Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, sosialiasi & peningkatan pelayanan seharusnya dilakukan untuk menambah kepesertaan BPJS Kesehatan.

Komisi IX DPR RI meminta pemeriksaan status Covid-19 para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia dioptimalkan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah membuat aturan jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun.

Rahmad Handoyo menilai ketersediaan rumah sakit, obat-obatan, vitamin, dan oksigen menjadi penting diutamakan untuk saat ini.

Pemerintah menunda pemberangkatan jemaah umrah Indonesia hingga 2022 untuk mencegah penyebaran varian Omicron.

Pemerintah mengonfirmasi kasus infeksi COVID-19 varian Omicron di RSDC Wisma Atlet Jakarta.

Menkes Budi Gunadi mengatakan tes PCR yang sifatnya epidemiologis di Puskesmas gratis, tetapi dalam rangka skrining biaya tes tidak ditanggung negara.

Terkait tuntutan buruh soal kenaikan upah 2022, Komisi IX DPR RI menanggapi harus ada solusi jalan tengah antara buruh dan pengusaha.

Saleh Partaonan Daulay menilai biaya tes PCR membebani masyarakat yang ingin bepergian dengan menggunakan pesawat.

Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah bersikap tegas dengan memberikan sanksi untuk setiap pengusaha laboratorium yang menaikkan harga tes PCR.

Puluhan orang yang terdiri dari atlet, pelatih hingga official positif COVID-19 saat mengikuti PON XX Papua.

Menurut Rahmad Handoyo, upaya mencapai target vaksinasi COVID-19 masih terkendala stok vaksin yang belum mencukupi.

Komisi IX juga mendorong pemerintah menjamin pendistribusian bansos tepat sasaran dan tidak terlambat, terutama di daerah-daerah yang melanjutkan PPKM.

Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melaksanakan testing dan tracing secara serius dalam perpanjangan PPKM Level 4.

DPR juga mengusulkan pekerja berstatus tenaga kerja sukarela menerima bantuan subsidi upah dari Kemenaker.

Pemerintah diminta mengevaluasi pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat saat PPKM darurat diperpanjang.

Komisi IX DPR beralasan setiap individu berhak mendapat akses yang sama untuk mendapat vaksinasi COVID-19.

Menurut Saleh seharusnya masyarakat bisa mendapatkan seluruh akses vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia secara gratis.

24.594 WNA masuk Indonesia sejak 1 Juni hingga 6 Juli 2021 saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemerintah didesak menjelaskan ke publik perbedaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat agar tidak dinilai hanya ganti nama.