Indeks Komisi Ix Dpr Ri

PPKM mikro yang berlaku saat ini tidak bertaji menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyarankan pemerintah menarik rem darurat dan menerapkan PSBB secara ketat.

DPR mendorong pemerintah memperkuat jumlah dan kualitas tenaga kesehatan serta memberikan mereka insentif yang layak.

Kasus harian COVID-19 di Indonesia terus melonjak dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai pemerintah tidak tegas dalam penerapan PPKM Mikro.

DPR mengkritik Menteri Kesehatan lantaran influencer yang dipilih pemerintah untuk divaksinasi pertama tidak mencontohkan protokol kesehatan dengan baik.

Komisi IX DPR RI melarang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk sidak ke beberapa rumah sakit di Jakarta dan memprioritaskan rapat Kamis (14/1/2021).

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah mengambil langkah yang lebih konkret seperti lockdown menyikapi lonjakan kasus COVID-19.

Anies didesak kembali menegakkan aturan PSBB dengan melarang izin kerumunan dan tidak menjatuhkan denda yang kecil.

Rahmad Handoyo klaim dapat data yang berbeda dari Kemenkes bahwa dokter yang meninggal dalam penanganan Covid-19 hanya 32 orang.

Strategi pemerintah pusat atasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap mengabaikan persoalan kesehatannya dan mengutamakan pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai orang kantoran seharusnya paham bagaimana protokol kesehatan dan bagaimana berbahayanya Covid-19.

Pemerintah dianggap kurang kreatif dan telah kehabisan akal dalam menangani pandemi corona COVID-19.

Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes dan direksi BPJS Kesehatan usai lebaran untuk bahas iuran BPJS yang dinaikkan berdasarkan Perpres No. 64/2020.

DPR akan meminta penjelasan Terawan mengenai teknis upaya penanganan COVID-19 di Indonesia.

Anggota Komisi IX fraksi Gerindra meminta kartu Prakerja diprioritaskan ke korban PHK.

Rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah Indonesia seharusnya bersifat umum yang tak hanya untuk penanganan corona.

Omnibus Law yang berkaitan dengan perburuhan agar tak dibahas oleh DPR RI dan pemerintah Indonesia.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi BP Jamsostek yang menginvestasikan dananya bukan pada 'saham gorengen'.

Ketua Komisi IX DPR  mengklaim bahwa beberapa program tambahan dari BPJS Ketenagakarjaan akan meringankan beban kelas pekerja di Indonesia.