Indeks Komisi Ix Dpr Ri

Komisi IX DPR akan surati Presiden Jokowi terkait penyelesaian masalah BPJS Kesehatan soal penyelenggaraan program JKN.

Penundaan pencabutan 2 obat kanker kolorektal berlaku tanpa waktu yang pasti. Selama penundaan, ditempuh kajian untuk kebijakan yang tepat.

Penghapusan obat bevacizumab dan cetuximab untuk pengobatan kanker kolorektal dari Formularium Nasional membebani mereka yang perlu obat tersebut.

Komisi IX DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah menyikapi syarat wajib akreditasi bagi rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. 

Pemerintah sebetulnya telah mendorong akreditasi sejumlah rumah sakit untuk menjamin pelayanan kepada pasien sesuai standar undang-undang.

"Masih ada tagihan berjalan. Karena ternyata banyak peserta mandiri dan perusahaan yang menunggak membayar. Sehingga cash flow tersendat," ujar Dede.

Satgas TKA diminta membuat posko pengaduan.

DPR meminta Kemenaker untuk segera mengklarifikasi temuan Ombudsman RI tentang tujuh provinsi yang banyak didatangi TKA pekerja kasar.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menganggap Perpres PTKA bisa membawa dampak negatif.

YLKI menilai sanksi untuk produsen Viostin DS & Enzyplex, yang mengandung DNA babi, tak cukup hanya dengan menarik produk itu dari pasaran.

BPOM diminta lebih tegas mengawasi apotek serta lebih ketat mengawasi penjualan obat secara online.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pembiayaan melalui utang tidak mengkhawatirkan asalkan untuk pembangunan infrastruktur.

Komisi IX, Pemerintah, dan BI menyepakati asumsi makro dalam RAPBNP 2017, salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

Komisi XI DPR RI optimistis kenaikan biaya Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) di Indonesia akan meningkatkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2017.

Bintara Pembina Desa (Babinsa) diminta ikut mengawasi tenaga kerja asing (TKA) di lingkungannya untuk memastikan para TKA ini memiliki izin bekerja dan pekerjaannya sesuai dengan kualifikasi yang diberikan negara.

Setelah sebelumnya menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR kembali membahas persoalan vaksin palsu dalam raker lanjutan dengan memanggil sejumlah lembaga kesehatan yang terkait.