tirto.id - Persoalan vaksin palsu kembali dibahas Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja lanjutan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (14/7) dengan memanggil beberapa lembaga kesehatan terkait.
Adapun lembaga kesehatan tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk lebih memperjelas duduk persoalan produksi, distribusi, dan pemanfaatan vaksin palsu.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, rapat kerja lanjutan dengan Menteri Kesehatan dan lembaga terkait lainnya, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan vaksin palsu dengan baik.
"Sebelumnya, Komisi IX rapat dengan Menteri Kesehatan, pada Rabu (13/7), tapi penjelasan dari Menteri Kesehatan belum sempurna," katanya.
Karena itu, kata dia, Komisi IX melanjutkan rapat kerja pada Kamis ini, sekaligus dengan empat lembaga lainnya.
Saleh menjelaskan, pada rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Rabu kemarin, anggota Komisi IX menanyakan seputar produksi vaksin palsu, kandungan vaksin palsu, distribusi, penggunaan di rumah sakit, serta oknum-oknum yang terlibat dalam produksi dan distribusi vaksin palsu.
"Menteri Kesehatan kemarin menyebutkan ada 37 rumah sakit yang memanfaatkan vaksin palsu tapi hanya inisial. Ini belum jelas karena bisa saja ada nama yang sama," katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan ada beberapa poin yang akan menjadi fokus pendalaman pada rapat kerja hari ini antara lain soal pengawasan, anggaran, dan aturan perundangan.
