tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan kian menyulitkan kondisi masyarakat kelas bawah. Oleh sebab itu, pemerintah mesti memastikan keefektifan pembatasan tersebut.
"Jika benar benar harus diperpanjang maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," ujar politikus Partai Nasdem tersebut kepada wartawan, Rabu (14/7/2021)
Nurhadi menyarankan pemerintah melakukan evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali. Pemerintah perlu melihat sejauh mana keefektifan kebijakan itu menekan mobilitas masyarakat, dampak ekonomi, serta yang tidak kalah penting perihal pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat.
Menurut Nurhadi, pemerintah mesti mencarikan solusi bagi para pedagang kecil yang selama PPKM Darurat terkena imbas sepi pembeli. Pemerintah juga mesti menentukan sikap bagi masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan, sehingga membuat kasus harian terus melonjak.
"Perlu dipertimbangkan lebih serius terlebih dahulu meski niatan utama adalah untuk keselamatan jiwa manusia," tukasnya.
Pada Senin (12/7/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bocoran upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 lewat PPKM darurat. Ia mengaku pemerintah menargetkan pelaksanaan PPKM darurat berlangsung selama 4-6 minggu ke depan.
“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” demikian tertulis dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI saat menjelaskan skema jaring pengamanan sosial, Senin (12/7/2021).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
