tirto.id - Hari ini merupakan jadwal terakhir dari pelaksanaan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali dan non Jawa-Bali. Namun, belum ada kepastian apakah PPKM level 4 benar-benar akan diakhiri atau akan kembali diperpanjang.
Sebelumnya sejak perpanjangan PPKM level 4 mulai 26 Juli dilakukan usai kasus penularan tak juga mengalami penurunan. Hingga Minggu pun Satuan Tugas Covid-19 merilis penambahan kasus positif harian sebanyak 30.738 pada Selasa (13/7/2021). Sehingga total kasus Covid-19 sampai saat ini mencapai 3.440.396. Penambahan juga terjadi pada kasus kematian sebanyak 1.604 sehingga total kematian sampai saat ini 95.723.
Jika pembatasan aktivitas masyarakat melalui PPKM terus dilanjutkan maka akan ada beberpaa dampak ekonomi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, perpanjangan PPKM yang saat ini dilakukan tidak berdampak pada penurunan kasus harian.
“Perpanjangan PPKM itu enggak efektif menurunkan kasus, akibatnya kan perpanjangan akan terus berlarut-larut ya. Di level mikro juga bantuannya enggak merata dan nilainya terlalu kecil, yang rawan ini adalah masyarakat di level yang rentan miskin, jumlahnya 115 juta orang yang terlewat dari banyaknya bantuan sosial yang ada,” kata dia kepada Tirto, Senin (2/8/2021).
Bhima menjelaskan, selain perlu menambah jaring pengaman sosial, pemerintah juga harus mendata masyarakat di level menengah yaitu calon masyarakat yang rentan miskin.
“Ini yang bahaya sih. Akan ada kemiskinan yang muncul selama pandemi tapi belum bisa masuk dalam data penerima bansos pemerintah. Itu sih yang saya khawatirkan karena jumlahnya banyak,” jelas dia.
Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan, jaring pengaman sosial perlu lebih difokuskan pada masyarakat. Beberapa bansos yang sudah tersedia harus lebih mudah diakses agar masyarakat kelas bawah tercover oleh pemerintah.
“Anggarannya malah disalurkan ke yang lain sementara masyarakat kelas bawah itu butuhnya mengatasi lapar, masyarakat yang kehilangan pendapatan itu dulu. Kita enggak bicara infrastruktur, keamanan. Fokus dulu pada masyarakat yang kehilangan pendapatan,” terang dia.
Selain jaring pengaman sosial, adanya rencana PPKM untuk diperpanjang juga perlu dikaji. Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Research Director at Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, bukan saatnya pemerintah menyeimbangkan pergerakan ekonomi dan penanganan kesehatan.
Sistem PPKM perlu dievaluasi karena terbukti tidak efektif menangani pandemi dan menyelamatkan perekonomian.
“Sekarang fokusnya adalah untuk ekonomi, tapi ekonomi enggak bisa pulih kalau kesehatannya enggak tuntas. Jadi ini bukan pilihan lagi. PPKM-nya harus diperketat lagi pemerintah harus lebih serius lagi karena kalau enggak ini akan berlarut larut,” kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
