Indeks Komisi I Dpr Ri

TVRI di bawah pimpinan Helmy Yahya banyak program dan film asing yang sebagian berbayar dan sebagian gratis.

Menurut Dave Laksono apa yang dilakukan Prabowo ke luar negeri demi memperkuat posisi Indonesia di mata internasional.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta agar TNI ikut membantu evakuasi korban banjir Jabodetabek dan kantor kodim terdekat bisa menjadi posko banjir.

Dahnil Anzar, mantan koordinator juru bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diangkat sebagai jubir Menteri Pertahanan Prabowo.

Menhan Prabowo sempat memaparkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan, namun Prabowo tak menyinggung soal anggaran pertahanan dalam paparannya.

Presiden Jokowi akan menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Namun, usulan ini menuai pro-kontra karena mengarah pada motif jabatan politis, karena tidak mendesak diperlukan.

PKS menilai jabatan Wakil Panglima bakal membuat gemuk organisasi TNI.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate menjanjikan UU Perlindungan Data Pribadi rampung Oktober 2020.

Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai banyaknya kader Partai Gerindra yang diutus ke dalam Komisi I DPR RI.

Menhan Prabowo Subianto akan dipanggil oleh Komisi I DPR RI terkait rencana kerja ke depan.

Meutya Hafid dari Fraksi Partai Golkar terpilih sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.

Komisi I DPR-RI meminta masyarakat untuk mendukung inisiasi pembahasan RUU Data Pribadi dilakukan oleh DPR periode mendatang.

Komisi I DPR RI mengaku pesimistis RUU Perlindungan Data Pribadi bisa selesai pada periode ini, meski begitu DPR dan pemerintah tetap akan membahasnya.

Kementerian Kominfo menindak konten video YouTuber Kimi Hime setelah didorong oleh Komisi I DPR RI. 

Presiden Jokowi didesak menunda pengesahan komisioner KPI karena dinilai banyak kejanggalan. Namun, Komisi I DPR RI ngotot bahwa seleksi yang dilakukan telah disetujui semua fraksi.

Alasan Wakil Ketua Komisi I DPR tidak merevisi pasal karet di UU ITE karena masa tugasnya selesai pada September 2019.

Menurutnya, jika data pribadi begitu mudah tersebar, maka akan mengganggu banyak pihak.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.

Hanafi mendesak Pemerintah agar mengantisipasi soal petisi yang menuntut referendum kemerdekaan Papua.