Komisi I DPR: Evakuasi WNI dari Wuhan Masih Banyak Pertimbangan

tirto.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa belum ada pembahasan resmi antara komisinya dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China.

Namun, Meutya mengaku akan mempertanyakan kesiapan Kemenlu untuk menghadapi potensi ancaman virus corona, termasuk salah satunya melakukan evakuasi WNI dari Wuhan.

"Tentu kita lihat dulu apa yang sedang dipersiapkan oleh Kemenlu dalam menghadapi. Itu tidak menutup kemungkinan salah satu opsinya adalah bagaimana bisa melakukan evakuasi warga negara kita yang ada di Wuhan. Itu memang salah satu opsi," kata Meutya jelang rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan TNI, Kamis (30/1/2020) pagi.

Selain evakuasi WNI dari Wuhan, opsi lain yang memungkinkan dibahas oleh Meutya dalam rapat tersebut adalah pemberian masker kepada WNI yang ada di seluruh China.

Ia mengatakan bahwa banyak pertimbangan yang mesti dipikirkan jika ingin mengevakuasi WNI dari Wuhan.

"Evakuasi salah satu opsi, tentu kekhawatiran masyarakat kita yang ada di sana tentu ingin evakuasi tapi kita tentu mengutamakan keselamatan ya. Jadi apakah memang lebih baik tinggal di sana di dalam rumahnya atau kami evakuasi," katanya.

Karena, lanjut Meutya, jika ingin melakukan evakuasi WNI dari Wuhan, pemerintah harus mempersiapkan segala keperluan untuk mengisolasi WNI tersebut.

"Jadi ini tidak hanya membawa orang ke luar kota, tapi dalam proses membawa keluarnya itu isolasi terhadap warga negara kita juga penting. Karena saat mereka keluar dari apartemennya, kemungkinan terpapar juga ada," katanya.

Bahkan, pertimbangan lainnya adalah ketika mengevakuasi WNI dari Wuhan tidak langsung dibawa ke Indonesia.

"Jadi persiapan harus dilakukan, kalau misalnya nanti dievakuasi apakah langsung ke Indonesia atau ke negara terdekat yang dianggap cukup aman. Ini masih sedang ditimbang mana yang terbaik, intinya DPR mendorong pemerintah apa pun yang diprioritaskan untuk keselamatan warga negara kita di sana," katanya.