tirto.id - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai kader Partai Gerindra banyak yang masuk ke Komisi I DPR RI. Tujuannya, mengamankan posisi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat berhadapan dengan anggota Komisi I DPR RI lainnya.
Komisi I DPR RI bertugas melakukan pengawasan maupun penganggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pasalnya, Komisi I DPR RI memiliki tugas untuk mengawasi kinerja Kemenhan.
Berdasarkan data alat kelengkapan dewan (AKD), terdapat tujuh kader Gerindra yang mengisi kursi anggota Komisi I DPR RI. Ketujuh orang tersebut antara lain Bambang Kristiono sebagai ketua fraksi, Sugiono, Yan Parmenas Mandenas, Fadli Zon, Azikin Solthan, Fadlulloh, dan Andika Pandu Purgabaya.
"Elite partai di kementerian memang akan mengganggu proses pengawasan yang akan dilakukan oleh rekan separtai di Alat Kelengkapan Dewan [Komisi I DPR]," kata dia kepada Tirto, Rabu (30/10/2019).
Menurut Lucius, dampaknya ketika anggota Komisi I DPR dapat diatur oleh elite partai akan melemahkan anggota DPR RI sebagai legislatif yang seharusnya memiliki fungsi pengawasan.
"Mereka akan cenderung menyelesaikan hal-hal yang bermasalah melalui pendekatan partai politik. Selesailah fungsi kontrol itu," pungkasnya.
Kemudian, Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra akan dengan mudah menyetujui apapun permintaan dari Menhan Prabowo.
"Bukan karena permintaan [pemerintah] itu penting bagi rakyat. Tetapi demi kepentingan menteri yang merupakan bos partai itu," tuturnya.
Dampak lainnya, kata Lucius, publik menjadi kecewa lantaran tak memiliki banyak orang yang menjadi perwakilannya di DPR RI ketika berhadapan dengan penguasa.
Posisi DPR RI yang seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah. Menurutnya, menjadi timpang karena parlemen yang diberikan tugas untuk itu, justru memilih bersekutu dengan penguasa.
"Ketika wakil rakyat lebih memilih jadi pengawal pemerintah dan bukan pengontrol pemerintah. Maka rakyat mesti berjuang sendiri untuk mengontrol penguasa," tuturnya.
Oleh karena itu, dirinya pun berharap kepada Kementerian dan DPR RI memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan bangsa dan bukan kepentingan kelompok tertentu.
"Saya kira sebagai bagian dari publik, mereka [Kementerian dan DPR] harus melakukan itu," pungkasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan susunan anggota pada 11 komisi dan tujuh badan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masa kepengurusan 2019-2024. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/10/2019).
"Kami telah menerima seluruh nama-nama anggota fraksi pada AKD. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengetahui secara lengkap susunan keanggotaan fraksi-fraksi dalam AKD DPR RI yang telah disampaikan maka saya mempersilakan Setjen DPR RI untuk menayangkan susunan dan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI dan badan-badan," kata Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang memimpin rapat di ruang rapat paripurna, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.
Ruang Lingkup dan Tugas Komisi I DPR RI tugas di bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen. Kemudian, Komisi I DPR RI memiliki mitra kerja salah satunya seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
